Dana BUMDes di Gorontalo Kembali Dipertanyakan, Hampir Semua Desa pada 2026 Kembali Terima Anggaran
Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan di tengah berjalaninya tahun 2026. Hampir semua desa diketahui kembali menerima alokasi dana BUMDes, dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga lebih, sehingga publik menuntut agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rabu, (22/07/2026)
Sebelumnya, di Kabupaten Gorontalo pernah dilaporkan ada 61 BUMDes yang bermasalah dari total 191 BUMDes, dengan dana yang dikelola mencapai sekitar Rp35 miliar. Dan di Kabupaten Boalemo, puluhan BUMDes juga dilaporkan mandek dan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dengan akumulasi penyertaan modal sejak 2017 hingga 2019 mencapai sekitar Rp15 miliar.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran baru, terlebih pada 2026 sebagian besar desa kembali menerima anggaran untuk penguatan usaha desa. Warga menilai, jika laporan lama belum tuntas sementara dana baru terus masuk, maka risiko lemahnya akuntabilitas akan semakin besar.
Hingga kini, belum semua pengurus BUMDes maupun pihak terkait memberikan penjelasan resmi soal kejelasan laporan dan pemanfaatan dana tersebut. Pemerintah daerah, pendamping desa, serta aparat pengawas didesak memperketat pemantauan agar dana BUMDes benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa.
( Idrak )
Telp/WhatsApp : 0853-2261-5496
