TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, pada Senin 26 Oktober 2026, mendadak memanas. Anggota DPRD Kepri Dapil II Bintan-Lingga, Aziz Martindaz, meluapkan kemarahannya lewat interupsi tajam terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri.
Politikus Partai Golkar tersebut secara terbuka meluapkan kekecewaannya lantaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lingga tak kunjung terealisasi, ditambah pembangunan Pelabuhan Pekajang yang terkendala anggaran.
Dalam interupsinya yang emosional, Aziz mengaku malu berhadapan dengan konstituennya di kampung halaman. Dia bahkan membandingkan kinerjanya saat ini dengan masa-masa ketika dia masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lingga.
“Saya tidak tahu, di Bintan mungkin sudah bagus pembangunan infrastrukturnya. Tapi dapil saya, khusus dapil saya, kampung saya, kayaknya lebih bagus waktu saya tidak jadi anggota DPRD Provinsi, lebih banyak pembangunan jalannya,” ujar Aziz dengan nada bergetar.
“Waktu saya jadi DPRD Kabupaten Lingga, Alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan infrastruktur di Bangun. Tapi begitu jadi DPRD Provinsi, kayaknya satu sentimeter pun tak ada untuk pembangunan jalan. Malu saya dengan masyarakat saya, malu!” imbuhnya.
Desak Pemprov Jemput Bola ke Pusat
Aziz menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Kepri tidak bekerja secara serius. Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas, dia mendesak agar pemerintah daerah aktif menjemput anggaran pusat dengan menggandeng para wakil rakyat di Senayan.
“Kalau tidak ada dana APBD, jemput dana pusat. Percuma kita punya anggota DPR RI yang ada empat orang itu, minta aspirasi mereka atau jemput dana di kementerian terkait,” tegasnya.
Dia mengaku sudah terlalu sering mendengarkan janji-janji manis terkait perbaikan infrastruktur jalan. Namun, hingga hampir dua tahun masa jabatannya berjalan, realisasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dinilai nihil.
“Saya sudah mendengar banyak betul janji mau pakai dana dari PU dan segala macam, tapi belum dua tahun saya menjabat, belum ada seratus meter pun jalan yang dapat dibangun oleh provinsi yang wilayah tanggung jawabnya adalah kewenangan mereka,” cecarnya.
Ancaman Keras: Balikkan Meja hingga Siap Dipecat
Sorotan tajam juga diarahkan pada mangkraknya proyek Pelabuhan Pekajang yang menjadi jalur perlintasan kapal nasional. Proyek tersebut sempat dianggarkan namun tertunda karena kekurangan dana.
Aziz melayangkan ultimatum keras kepada pihak eksekutif. Tanpa pandang bulu, dia mengancam akan membuat perhitungan jika proyek tersebut kembali gagal tahun depan.
“Kadis kemarin gagal, sudah saya sampaikan, itu pelabuhan tempat kapal nasional lewat, Pelabuhan Pekajang. Kemarin sudah dianggarkan, tak cukup, oke, dipending tahun depan. Saya ingatkan sekali lagi, kalau tak selesai tahun depan, saya akan balikkan meja ini!” serunya.
Di ujung interupsinya, Aziz menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi sanksi politik apa pun demi memperjuangkan nasib masyarakat Lingga yang selama ini terisolasi dari sentuhan pembangunan yang layak.
“Betul, biarlah saya disenangi masyarakat, biarlah saya dimarah Pak Gubernur, tak apa-apa, saya siap menghadapi itu. Walaupun dipecat dari anggota DPRD, saya siap! Saya berjanji dari awal jadi anggota DPRD untuk berjuang demi masyarakat, itu niat saya!” pungkasnya.
Editor/Penulis: Budi Adriansyah
