JAKARTA, Radar Perbatasan.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, melontarkan kritik pedas terhadap akar rumput praktik rasuah di Indonesia. Dia mempertanyakan integritas birokrasi dan menyebut bahwa proyek-proyek pemerintah di tanah air hampir mustahil berjalan tanpa adanya setoran di awal perencanaan.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Azmi dalam program Catatan Demokrasi tvOne. Menurutnya, publik sudah sangat paham dengan realitas busuk di balik layar pengadaan barang dan jasa yang melibatkan relasi gelap antara pengusaha dan penyelenggara negara.
“Proyek di Indonesia enggak setor di awal, apa bisa? Udahlah, emang dari awal memang bandit kok,” tegas Azmi di hadapan para narasumber dan audiens, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, pada Rabu 28 Oktober 2026.
Azmi mengupas bagaimana alur birokrasi anggaran, mulai dari pembahasan pagu hingga penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU), kerap dijadikan komoditas tawar-menawar. Dia menilai mustahil anggaran bisa turun tanpa adanya “kondisional” atau persetujuan di belakang meja.
“Anggaran itu apa bisa diturunkan kalau tidak ada pagu dari awal? Saya kasih Anda sekian, berapa setorannya? Udahlah, mau sampai kapan kita untuk berbasa-basi seperti ini?” sentilnya.
Sindir Praktik “Kucing-Kucingan” OTT Penegak Hukum
Tak hanya menyoroti perencana anggaran, Azmi juga mempertanyakan efektivitas langkah penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Dia menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering digembar-gemborkan selama ini kehilangan esensi perbaikan sistemik dan terkesan hanya menjadi panggung pencitraan yang berulang.
“Berapa banyak penegak hukum kita? Akhirnya kan sama-sama kucing-kucingan. Ini di OTT hanya bergantian,” ungkapnya tajam.
Dalam gaya retorikanya yang khas, Azmi merumuskan realitas miris birokrasi saat ini ke dalam permainan diksi yang menohok: apakah penegakan aturan berorientasi pada penyelesaian masalah (PR) atau sekadar laporan formalitas (RP), apakah mengandalkan tantangan substantif atau sibuk dengan “tentengan” amplop, serta apakah berdiskusi soal adu pendapat atau justru berburu pendapatan pribadi.
Dia menutup kritiknya dengan mendesak semua pihak agar berhenti bersandiwara. Praktik lancung seperti bupati yang meminta setoran persentase tertentu dari pengusaha demi memenangkan proyek harus dihentikan jika Indonesia ingin serius keluar dari jerat korupsi struktural.
Editor: Budi Adriansyah
Sumber: YT tvOneNews
