Betun, 9 Oktober 2025 –
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menegaskan sejumlah perhatian penting dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025 yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di Hotel Nusa Dua Betun, Kamis (9/10).
Dalam kesempatan tersebut, HMS menyampaikan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada sebelumnya, khususnya permasalahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kerap bermasalah. Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya melakukan pendataan ulang yang diselaraskan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Ia juga menekankan pentingnya pendampingan desa dalam menerapkan konsep desa digital, sehingga seluruh data kependudukan dapat diakses secara transparan dan akurat.
“Kalau semua desa bisa melakukan pendataan digital ini dengan baik, maka data kependudukan di Kabupaten Malaka bisa lebih akurat dan dapat mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas,” ujar HMS.
Selain itu, Wakil Bupati Malaka mengingatkan Bawaslu untuk memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis. HMS menegaskan perlunya penegakan aturan dan pemberian sanksi tegas bagi ASN yang melanggar ketentuan terkait netralitas dalam pemilu.
Tak kalah penting, HMS juga menyoroti praktik kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan yang seringkali menggelar kegiatan tandingan selama masa kampanye. Ia meminta Bawaslu untuk memberikan teguran keras kepada camat, kepala desa, atau kepala dinas yang melanggar aturan tersebut demi menjaga netralitas dan keadilan pemilu.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari, 9-10 Oktober 2025, ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas pemilu di Kabupaten Malaka serta meningkatkan sinergi antara Bawaslu dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, tokoh masyarakat, KPU Malaka, lembaga pemantau pemilu, organisasi profesi, dan media massa.
Wakil Bupati Malaka hadir sebagai salah satu narasumber utama yang membahas peran strategis pengawasan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan Komisi II DPR RI, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, akademisi, dan pegiat pemilu.
Dengan semangat penguatan pengawasan dan pemantapan data pemilih, Bawaslu Kabupaten Malaka berharap dapat menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Editor : Boni Atolan
