TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026.
Agenda penting ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama, Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, pada Rabu 16 September 2026. Langkah tersebut menjadi tahapan lanjutan strategis setelah Pemprov Kepri bersama DPRD sebelumnya sukses menyepakati Perubahan KUA-PPAS pada 8 September lalu.
Dalam pidatonya, Nyanyang menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dirumuskan secara cermat dengan berpijak pada laporan realisasi semester pertama, prognosis hingga akhir tahun, penyesuaian target pendapatan, serta optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fokus Penganggaran: Tuntaskan Utang hingga Penanganan Darurat
Kebijakan perubahan anggaran ini dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat dan daerah. Fokus utamanya mencakup efisiensi belanja demi penyelesaian tunda bayar atau utang belanja tahun anggaran 2025, pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ketiga belas, hingga penanganan darurat infrastruktur.
Adapun penanganan darurat tersebut meliputi perbaikan kerusakan jalan, rehabilitasi pelabuhan, hingga penyediaan insentif bagi penugasan guru non-ASN. Selain itu, struktur anggaran turut diperkuat oleh sokongan dana dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kepri menekan angka kemiskinan dan stunting.
Proyeksi Keuangan pada APBD Perubahan 2026
Berdasarkan rancangan yang diajukan, pergeseran angka keuangan daerah mengalami penyesuaian sebagai berikut:
• Pendapatan Daerah: Diproyeksikan naik Rp82,188 miliar, dari Rp3,312 triliun pada APBD murni menjadi Rp3,394 triliun.
• Belanja Daerah: Mengalami peningkatan Rp81,309 miliar, dari Rp3,544 triliun menjadi Rp3,625 triliun.
• Pembiayaan Neto: Tercatat mengalami efisiensi dan penurunan sebesar Rp878,42 juta, dari Rp231,553 miliar menjadi Rp230,675 miliar.
Tren Ekonomi Positif dan Tema Pembangunan 2026
Dinamika fiskal ini berjalan selaras dengan capaian positif makroekonomi Kepri pada triwulan II 2026 yang tumbuh impresif sebesar 6,99 persen secara year on year. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin per Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 111,22 ribu orang (4,09 persen), menyusut dibandingkan periode September 2025 yang berada di angka 114,55 ribu orang (4,26 persen).
Kondisi tersebut menjadi landasan kokoh bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi tema pembangunan tahun 2026: “Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”
Tema besar ini dijabarkan secara taktis melalui tiga pilar prioritas:
1. Percepatan ekonomi: Optimalisasi potensi maritim dan investasi berkualitas yang berwawasan lingkungan.
2. Percepatan konektivitas: Pemerataan infrastruktur antarwilayah dan peningkatan ketahanan bencana.
3. Penguatan SDM: Percepatan pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, perluasan teknologi informasi, serta pelestarian budaya Melayu.
Menutup penyampaiannya, Nyanyang berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan mulus. Dia optimis penetapan Perubahan APBD 2026 dapat rampung tepat waktu agar program-program pro-rakyat bisa segera dieksekusi secara maksimal.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu
