BATAM, Radar Perbatasan.com – Aksi walk out Anggota DPRD Provinsi Kepri, Teddy Jun Askara (TJA), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa 7 Juli 2026 lalu, menjadi sinyal keras bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. Teddy secara terbuka meluapkan kekesalannya atas kekacauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA sederajat yang dinilai sangat merugikan masyarakat.
Pemicu utama kemarahan Teddy adalah pernyataan Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Kepri, Heru Sulistyo. Saat RDP, Heru menyebut keputusan menghapus nilai rapor sebagai syarat SPMB, dan menggantinya dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA), diambil karena pihak Disdik tidak lagi percaya pada nilai rapor siswa.
“Dia tidak mempercayai legalitas rapor yang dikeluarkan sekolah. Kedua, dia tidak mempercayai orang tua siswa. Seolah-olah orang tua dengan sengaja memalsukan rapor anaknya,” ujar Teddy saat dikonfirmasi, pada Rabu 8 Juli 2026.
Teddy menilai pola pikir Disdik ini sangat fatal. Menurutnya, jika ada oknum orang tua yang memalsukan data, mekanisme sanksi sudah jelas dan merupakan risiko pribadi bagi siswa tersebut. Namun, menjadikan ketidakpercayaan itu sebagai kebijakan publik adalah langkah yang melukai rasa keadilan.
Sistem Zonasi yang “Absurd”
Selain masalah rapor, Teddy menyoroti kejanggalan pada sistem jalur prestasi. Disdik menerapkan sistem pendaftaran global, yang memungkinkan siswa asal Tanjungpinang diterima di sekolah di Batam. Padahal, seharusnya jalur prestasi dikunci per rayon agar tidak terjadi “migrasi” yang membingungkan.
“Seharusnya sistem dibuat berbasis rayon. Mana ada orang tua yang tinggal di Tanjungpinang ingin menyekolahkan anaknya ke Batam? Sistem ini benar-benar mencampuradukkan keadaan dan menyusahkan orang tua,” tegasnya.
Kritik Keras untuk Kepala Disdik
Hingga saat ini, sebanyak 3.874 calon siswa masih terkatung-katung status pendidikannya. Rencana Disdik untuk membuka SPMB tahap 2, bahkan wacana gelombang ke-3, dianggap Teddy sebagai bukti nyata ketidakmampuan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung.
Teddy mengaku geram mendengar pernyataan Andi Agung yang dinilai tidak bertanggung jawab karena menyeret nama Gubernur Kepri dalam polemik ini.
“Saya tidak mau Gubernur saya dihujat masyarakat karena keteledoran dan ketidakmampuan Kepala Dinas Pendidikan. Sebagai bawahan, seharusnya dia mampu menciptakan perbaikan, bukan malah menambah kisruh,” pungkas Teddy dengan nada tegas.
Editor: Budi Adriansyah
