TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Misni, secara tegas menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan Tahun 2026. Langkah strategis ini digarap bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri.
Instruksi tersebut disampaikan Misni saat memimpin entry meeting bersama tim BPKP di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, pada Senin 27 Juli 2026. Evaluasi komprehensif ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 September 2026.
“Kami mohon seluruh OPD memberikan dukungan maksimal kepada tim BPKP. Kepala OPD agar menugaskan pejabat maupun staf teknis yang benar-benar memahami substansi sehingga kebutuhan data dan informasi dapat dipenuhi secara cepat, lengkap, dan akurat,” ujar Misni di hadapan para kepala dinas.
Sasar Rantai Pangan dari Hulu ke Hilir
Misni memaparkan, evaluasi yang memakan waktu sekitar 54 hari ini melibatkan lintas sektor yang luas. Isu ketahanan pangan tidak hanya soal pertanian, tetapi juga bersinggungan langsung dengan perikanan, tata ruang, infrastruktur, komunikasi publik, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Sejumlah instansi yang menjadi garda terdepan dan berinteraksi intensif dengan evaluator meliputi:
• Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH)
• Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP)
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
• Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian lewat instrumen tata ruang guna meredam alih fungsi lahan produktif. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, akses jalan menuju sentra produksi, serta penguatan sektor kelautan dinilai mutlak untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.
“Kita ingin pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi. Jangan sampai hasil produksi sudah baik, tetapi akses jalan maupun dukungan infrastruktur lainnya belum memadai,” tegasnya.
Diskominfo juga mendapat mandat khusus untuk aktif mengedukasi masyarakat guna membantu pengendalian inflasi daerah.
Bidik Rekomendasi Strategis untuk APBN 2027
Sementara itu, Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Kepri, Anjar Suryatmono, menjelaskan bahwa ruang lingkup evaluasi kali ini jauh lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan mencakup seluruh rantai tata kelola, mulai dari aspek kepemilikan dan pemanfaatan lahan, proses produksi, distribusi, hingga manajemen cadangan pangan daerah.
“Evaluasi kali ini dimulai dari hulu sampai hilir sehingga melibatkan banyak OPD. Karena ruang lingkupnya cukup luas, kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah agar proses pengumpulan data berjalan efektif,” jelas Anjar.
Untuk menjamin kelancaran komunikasi dan pemenuhan data, Misni turut menginstruksikan pembentukan sekretariat khusus lintas OPD. Kehadiran sekretariat ini diharapkan mampu mempercepat penanganan setiap kendala sebelum target pelaporan rampung pada pekan ketiga September 2026.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap hasil evaluasi BPKP ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif belaka. Lebih dari itu, rekomendasi strategis yang dihasilkan dapat menjadi amunisi berharga bagi Pemprov Kepri untuk memperjuangkan alokasi program dan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN 2027.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Zah
