Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura secara resmi membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Kamis, 5 Februari 2026.
Rapat evaluasi tersebut bertujuan meninjau capaian dan tantangan pelaksanaan MBG sepanjang tahun 2025, sekaligus merumuskan langkah percepatan program strategis nasional itu pada tahun berjalan. Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala BKKBN Kepri Rohina, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, serta pimpinan Forkopimda Kepri. Rapat juga diikuti perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, baik secara luring maupun daring.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi mengungkapkan bahwa hingga 2 Februari 2026, realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi di Kepri telah mencapai 199 unit dari target nasional sebanyak 303 SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih membutuhkan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi,” ujar Rika.
Namun demikian, dari total SPPG yang telah beroperasi, baru 83 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sisanya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.
“SLHS menjadi aspek krusial karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat,” tegasnya.
Rika menjelaskan, salah satu kendala utama dalam pengurusan SLHS adalah keterbatasan fasilitas pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya tersedia di Balai Pelayanan Kesehatan Batam. Kondisi tersebut membuat proses sertifikasi memakan waktu lebih lama.
Selain itu, untuk wilayah terpencil, Pemprov Kepri telah melakukan appraisal terhadap 15 SPPG, sementara 46 SPPG lainnya direncanakan menjalani appraisal lanjutan pada tahap berikutnya.
“Kami terus mendorong percepatan appraisal agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal,” katanya.
Rika juga menyoroti masih adanya dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan, serta operasional dapur yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterbatasan tenaga ahli gizi di sejumlah dapur SPPG turut menjadi perhatian serius.
“Keberadaan ahli gizi sangat krusial untuk menjamin kualitas menu dan asupan gizi,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemanfaatan bahan pangan lokal, khususnya potensi pangan laut Kepulauan Riau, dinilai masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan MBG.
“Padahal Kepri memiliki potensi besar pangan laut yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tambahnya.
Menutup paparannya, Rika berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG ke depan agar program berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Syarti Widya menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan Program MBG di Kepri.
“Kami siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan merata,” ujarnya.
Dia berharap seluruh SPPG di Kepulauan Riau ke depan dapat memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun kualitas menu, sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ky
