Prabowo dan Kata “Pribumi”: Prof Didin Damanhuri Serukan Revolusi Ekonomi Rakyat, Bukan Stigma
Ketua Dewan Pakar ASPRINDO Prof. Didin Damanhuri mengajak masyarakat-terutama pengusaha lokal untuk tidak alergi terhadap istilah “pribumi” karena di balik kata itu ada semangat memperkuat ekonomi rakyat yang kini dikedepankan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, fokus pemerintah pada people‑centered development membuka peluang besar bagi usaha kecil dan koperasi desa untuk naik kelas, asalkan tata kelola dan pengawasannya diperbaiki.
Prof. Didin menjelaskan konteks historis istilah “pribumi”, termasuk pelarangan penggunaannya pada 1998 yang berasal dari dinamika politik masa lalu. Namun ia menilai stigma terhadap kata tersebut kini perlu ditinggalkan agar pengusaha lokal berani bersaing dengan pelaku usaha asing.
“Jangan alergi dengan kata pribumi. Ada sejarahnya, tapi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana menguatkan usaha rakyat,” kata Prof. Didin saat menghadiri pelantikan pengurus ASPRINDO di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Ia menyebut ASPRINDO kini memiliki jaringan hampir di seluruh provinsi dan aktif mendorong pengusaha lokal untuk berkolaborasi.
Prof. Didin menilai kebijakan Presiden Prabowo tidak memperjelas istilah “pribumi”, tetapi orientasinya jelas: ekonomi untuk rakyat. Ia memaparkan program Asta Cita sebagai wujud ekonomi kerakyatan, yang mencakup MBG (perbaikan gizi), penguatan koperasi desa (target awal 40.000 desa), swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, serta program perumahan untuk 3,5 juta rumah.
Menurutnya, pergeseran arah pembangunan dari proyek infrastruktur besar-besaran menjadi people‑centered development memberi momentum bagi pelaku usaha lokal untuk membangun sentra ekonomi daerah dan memperkuat daya saing daerah.
Namun Prof. Didin juga mengingatkan risiko implementasi tanpa tata kelola yang baik. Ia menyorot potensi gangguan anggaran publik-seperti pada pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, dan dana desa-serta risiko munculnya korupsi pada program-program besar, mengutip masalah yang pernah terjadi pada Badan Gernasi Nasional (BGN) sebagai peringatan.
“Tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat, program ekonomi untuk rakyat justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan agenda ekonomi kerakyatan itu sendiri,” tegasnya.
Rekomendasi praktis:
● Perbaiki mekanisme pengawasan untuk program Asta Cita.
●Libatkan koperasi dan UMKM lokal dalam perencanaan anggaran.
●Kembangkan pusat ekonomi lokal yang berorientasi pada nilai tambah dan rantai pasok regional.
●Transparansi publik untuk meminimalkan potensi korupsi dan pemborosan.
Prof. Didin menekankan bahwa kata “pribumi” seharusnya tidak menjadi hambatan identitas, melainkan pemicu untuk memperkuat jaringan usaha lokal dan mendorong pemerataan ekonomi. Kesuksesan kebijakan ekonomi kerakyatan, kata dia, bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengusaha lokal, dan mekanisme pengawasan yang kredibel.
( Idrak )
Telp/WhatsApp: 085322615496)
