SURABAYA – Perselisihan terkait mobil BMW yang terparkir di kawasan Park Shanghai, Pakuwon City, Surabaya, hingga kini masih bergulir. Perkara yang awalnya bermula dari persoalan parkir tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan antar pihak dan berujung pada laporan polisi dari masing-masing pihak.
Perkara ini menjadi perhatian setelah Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRT) di Surabaya menyampaikan surat resmi kepada Kapolrestabes Surabaya.
Dalam surat tersebut, Konjen RRT meminta agar penanganan perkara dilakukan secara cermat, transparan, dan tidak hanya didasarkan pada satu versi keterangan.
“Kesimpulan hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi tersebut sepatutnya tidak dibangun hanya berdasarkan satu versi, melainkan berdasarkan pemeriksaan seluruh pihak dan bukti yang relevan secara utuh,” demikian substansi yang disampaikan dalam surat tersebut.
Perhatian tersebut muncul di tengah adanya perbedaan keterangan para pihak mengenai rangkaian kejadian yang berlangsung di lokasi.
Berawal dari Persoalan Parkir BMW
Perselisihan disebut bermula ketika mobil BMW milik S terparkir di depan salah satu rumah di kawasan Park Shanghai, Pakuwon City, Surabaya.
Pihak G dan istrinya, F, disebut mengakui sengaja meletakkan cone di atas mobil BMW tersebut. Persoalan kemudian berkembang menjadi perdebatan yang berujung pada keributan dan perkelahian antara G dan F dengan sejumlah warga negara China yang berada di lokasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi laporan polisi dari masing-masing pihak.
Salah satu pihak juga disebut sempat membicarakan penyelesaian dengan nilai ganti rugi Rp30 juta. Namun kemudian muncul tuntutan ganti rugi sebesar Rp200 juta dari LJM yang disebut sebagai ibu G.
Rangkaian tersebut kini menjadi bagian yang perlu diklarifikasi secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Rekaman Video Jadi Bagian Penting
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah adanya rekaman video yang beredar di media sosial dan disebut menjadi bagian dari materi perkara.
Dalam rekaman tersebut, S terlihat berada pada posisi yang relatif jauh dari perkelahian yang berlangsung. S juga terlihat berupaya melerai situasi yang memanas.
S sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perkelahian dan justru berusaha menghentikan keributan.
Namun, pihak G memiliki versi berbeda mengenai kejadian tersebut.
Perbedaan keterangan inilah yang kemudian menjadi penting untuk diuji melalui alat bukti yang tersedia.
Apabila terdapat rekaman video, keterangan saksi, maupun bukti lain yang berkaitan dengan kejadian, seluruhnya semestinya dianalisis secara utuh untuk mengetahui siapa melakukan apa, kapan tindakan tersebut dilakukan, serta bagaimana rangkaian peristiwa sebenarnya berlangsung.
Dua Versi Berbeda Harus Diuji dengan Bukti
Dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pihak, perbedaan keterangan merupakan hal yang harus diuji melalui proses penyidikan.
Polisi memiliki kewenangan untuk memeriksa para pihak dan saksi, menganalisis rekaman video, mencocokkan keterangan dengan bukti lain, serta menyusun kronologi berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan.
Karena itu, muncul pertanyaan publik mengenai bagaimana seluruh bukti dalam perkara tersebut akan ditempatkan dalam konstruksi hukum.
Apakah seluruh rekaman yang relevan sudah diperiksa? Apakah seluruh orang yang berada di lokasi telah dimintai keterangan? Dan apakah setiap keterangan para pihak telah diuji dengan bukti yang tersedia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan secara objektif.
Konjen RRT Tekankan Pemeriksaan Menyeluruh
Surat Konjen RRT kepada Kapolrestabes Surabaya pada prinsipnya menekankan pentingnya pemeriksaan seluruh pihak dan bukti yang relevan sebelum kesimpulan hukum dibuat.
Pesan tersebut tidak semestinya dipahami sebagai permintaan untuk memenangkan salah satu pihak.
Sebaliknya, surat tersebut dapat menjadi pengingat agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, perkara ini menyangkut warga negara asing dan warga negara Indonesia sehingga transparansi proses menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Polisi Dituntut Berdiri di Tengah
Dalam situasi ketika dua pihak menyampaikan versi berbeda, posisi aparat penegak hukum menjadi sangat menentukan.
Polisi dituntut tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menguji setiap keterangan dengan bukti yang tersedia.
Jika berdasarkan hasil penyidikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum tentu harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tuduhan terhadap seseorang tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, hal tersebut juga harus tercermin dalam proses hukum.
Prinsipnya sederhana: yang menentukan bukan siapa yang paling kuat ceritanya, melainkan apa yang dapat dibuktikan.
Publik juga perlu mendapatkan kepastian bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan istimewa hanya karena memiliki posisi, akses, atau kemampuan membangun opini yang lebih besar.
Ujian Transparansi Penegakan Hukum
Perkara BMW di Park Shanghai kini bukan lagi sekadar persoalan kendaraan yang terparkir.
Perkara ini telah berkembang menjadi proses hukum yang melibatkan laporan dari masing-masing pihak, perbedaan keterangan, rekaman video, serta perhatian dari Konjen RRT di Surabaya.
Karena itu, yang kini ditunggu publik bukanlah pertarungan narasi antar pihak.
Publik menunggu bagaimana seluruh fakta dibuka dan diuji.
Jika proses hukum dilakukan berdasarkan bukti, pemeriksaan menyeluruh, serta prinsip objektivitas, maka siapa pun yang benar dan siapa pun yang terbukti bersalah akan mendapatkan konsekuensi sesuai hukum.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara.
Lebih jauh, perkara ini menjadi salah satu ujian bagi transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Kota Surabaya.
Redho
