Radar Perbatasan, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan resmi menyepakati Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Bintan, pada Selasa, 11 Oktober 2025.
Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti mengatakan, struktur anggaran tahun 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Total Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,022 triliun, menurun dibanding tahun sebelumnya akibat penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp214 miliar.
“Dari total pendapatan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp380,9 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp637,5 miliar,” ujar Deby seusai rapat paripurna.
Sementara Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,057 triliun, dan penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp35,2 miliar, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Meski terjadi penurunan anggaran, Deby memastikan program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap dipertahankan.
“Meski alokasi anggaran tahun 2026 menurun, namun program sosial seperti bus sekolah gratis, seragam sekolah gratis, dan sejumlah program pelayanan publik lainnya tetap kita jalankan sebagaimana mestinya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deby juga menyinggung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan BUMD Bintan Karya Bahari. Pembentukan BUMD ini, kata dia, bertujuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan dalam jangka panjang.
“Prioritas BUMD Bintan Karya Bahari ke depan adalah menjadi sumber PAD baru dengan memaksimalkan potensi sektor kemaritiman,” ujarnya menutup.
Editor: Budi Adriansyah
