BINTAN, Radar Perbatasan.com – Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini terungkap saat Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna di DPRD Bintan, pada Kamis 25 Juni 2026.
Roby menegaskan bahwa dokumen LPP APBD merupakan cerminan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah yang meliputi seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
“Pertanggungjawaban yang disajikan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD Kabupaten Bintan TA 2025 dikelola sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujar Roby di hadapan para anggota dewan.
Pendapatan Tembus Target
Dalam pemaparannya, Roby membeberkan realisasi pendapatan daerah yang cukup gemilang. Pemkab Bintan berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp1,242 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya (Rp1,212 triliun), dengan capaian 102,50 persen.
Secara rinci, performa pendapatan tersebut disokong oleh:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp360 miliar (105,52% dari target).
• Pendapatan Transfer: Rp878,24 miliar (101,36% dari target).
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp4,2 miliar (93,59% dari target).
Serapan Belanja dan SiLPA
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,247 triliun atau 93,45 persen dari pagu anggaran Rp1,334 triliun. Rincian penyerapan anggaran tersebut meliputi:
• Belanja Operasi: Rp964,56 miliar (93,27%).
• Belanja Modal: Rp156,11 miliar (97,52%).
• Belanja Transfer: Rp126,19 miliar (99,03%).
• Belanja Tak Terduga: Rp519 juta (3,94%).
Sementara itu, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp122,30 miliar. Setelah dikurangi defisit tahun berjalan sebesar Rp4,46 miliar, pemerintah daerah mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp117,84 miliar.
Apresiasi untuk Masukan Fraksi
Menutup laporannya, Roby menyampaikan apresiasi atas atensi dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi di DPRD Bintan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi di masa mendatang.
“Semua masukan akan kami kaji lebih lanjut agar penyusunan perencanaan anggaran ke depan lebih maksimal. Kami berkomitmen untuk terus menjaga konsep efisiensi dan efektivitas keuangan daerah agar tersusun dengan baik,” pungkasnya.
Editor: Budi Adriansyah
