TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 meningkat sebesar Rp82,19 miliar atau 2,48 persen dibanding APBD murni 2026.
Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri beragenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026. Sidang berlangsung di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, pada Kamis 17 September 2026.
Jawaban pemerintah dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, didampingi Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dachlan dan Wakil Ketua III Bakhtiar.
Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dalam pemaparannya, Misni menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang semula ditetapkan Rp3,312 triliun pada APBD 2026, kini diproyeksikan naik menjadi Rp3,394 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Lonjakan ini disokong oleh beberapa komponen utama:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Meningkat Rp40,48 miliar.
• Pendapatan Transfer: Bertambah Rp37,16 miliar, bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
• Lain-lain Pendapatan Sah: Naik Rp4,55 miliar.
Meski demikian, komposisi pendapatan mengalami dinamika. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencatat kenaikan, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terkoreksi turun Rp74,83 miliar akibat penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan.
“Memperhatikan kondisi tersebut, dan juga realisasi semester I Tahun 2026, Pemprov Kepri berupaya meningkatkan kinerja pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan,” tegas Misni.
Fokus Belanja dan Pemerataan Ekonomi
Di sisi belanja, Pemprov Kepri menaikkan alokasi sebesar Rp81,31 miliar atau 2,29 persen, dari Rp3,544 triliun menjadi Rp3,625 triliun. Tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk menuntaskan kewajiban daerah dan program strategis, yang meliputi:
• Penyelesaian tunda bayar Tahun 2025.
• Pembayaran TPP dan THR ASN serta tunjangan guru.
• Pelunasan utang iuran BPJS dan JKN bagi PBPU/PBI.
• Penanganan darurat jalan di Pulau Bintan dan rehabilitasi Pelabuhan VIP Punggur.
• Pemberian insentif guru Non-ASN.
Sebagai bentuk pemerataan, Belanja Bagi Hasil kepada kabupaten/kota turut ditambah Rp20,27 miliar guna memperkuat fiskal daerah dalam pembangunan pulau terluar dan kawasan hinterland.
Pembiayaan dan Komitmen Kemitraan
Dari sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp19,12 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya menjadi Rp269,72 miliar. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan cicilan pokok utang sebesar Rp39,05 miliar, pembiayaan netto tercatat Rp230,68 miliar untuk menutup defisit anggaran, menjaga struktur APBD-P 2026 tetap berimbang.
Misni menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi DPRD merupakan wujud kemitraan strategis, dan pemerintah daerah siap melanjutkan pembahasan bersama Badan Anggaran serta komisi-komisi DPRD Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Zah
