Malaka, — Dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa Sekolah Dasar Katolik (SDK) Kabukalaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari pemuda asal Desa Lakulo.
Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis, 10 September 2026, tersebut disebut berdampak pada sekitar 25 siswa. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan, di antaranya muntah, sakit perut, serta gejala lainnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Yuventus Bere, yang akrab disapa Upen Bere, menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kotabone dan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG segera mengambil langkah konkret.
Menurut Upen, program MBG merupakan kebijakan yang baik karena bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keamanan dan kesehatan penerima manfaat.
“Saya menyampaikan kritik keras kepada pihak SPPG dan pemerintah. Anak-anak sekolah adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan makanan bergizi justru membuat anak-anak sakit. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak,” tegas Upen Bere melalui rilis yang diterima tim media (10/9/2026).
Minta Evaluasi Menyeluruh
Upen meminta pihak SPPG tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan biasa. Ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat dalam setiap proses penyediaan makanan MBG.
“Pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan hanya menghitung berapa banyak makanan yang sudah dibagikan, tetapi harus memastikan apakah makanan tersebut aman dikonsumsi. Kalau sampai anak-anak menjadi korban, berarti ada sesuatu yang harus segera dievaluasi,” ujarnya.
Desak Investigasi dan Transparansi
Selain evaluasi, Upen mendesak agar dugaan kejadian di SDK Kabukalaran diperiksa secara objektif dan transparan. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup makanan yang dikonsumsi siswa, proses pengolahan, kondisi dapur SPPG, hingga rantai distribusi makanan sebelum diterima oleh pihak sekolah.
Ia menilai masyarakat dan orang tua siswa berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab keluhan kesehatan yang dialami para siswa, berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Upen menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, kritik disampaikan sebagai bentuk kepedulian agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerima.
“Kami tidak menolak program MBG. Kami mendukung program yang memberikan manfaat bagi anak-anak. Tetapi dukungan terhadap program tidak berarti masyarakat harus diam ketika ada dugaan masalah yang menyangkut keselamatan anak. Justru karena kami mendukung, maka pelaksanaannya harus benar-benar diperbaiki,” katanya.
Jangan Tunggu Korban Bertambah
Lebih lanjut, Upen meminta pemerintah dan pihak SPPG segera mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya persoalan dalam makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Ia menilai langkah cepat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, baik di SDK Kabukalaran maupun sekolah lainnya.
Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, khususnya terkait standar keamanan pangan, kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, serta mekanisme distribusi.
“Jangan sampai menunggu ada korban yang lebih banyak baru pemerintah bertindak. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.
Editor: Jery Manek
