BATAM, Radar Perbatasan.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan seluruh program prioritas nasional telah tersinkronisasi secara optimal dengan agenda pembangunan daerah. Langkah strategis ini diambil guna mencegah terjadinya tumpang tindih alokasi anggaran sekaligus memastikan efektivitas dana pembangunan secara menyeluruh.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Misni, saat membuka Rapat Koordinasi Harmonisasi Program Prioritas Nasional dan Daerah serta Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Graha Kepri, Kota Batam, pada Kamis 13 Agustus 2026.
Menurut Misni, pembahasan intensif bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan untuk menjaga keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah secara berkesinambungan.
“Penyusunan APBD Kepri 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disampaikan Gubernur Ansar Ahmad. Fokus utama proyeksi pendapatan dan belanja kita adalah pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Misni di hadapan tim Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dua Catatan Krusial dari Kemendagri
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni, memberikan dua catatan krusial yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan postur anggaran. Poin pertama, anggaran yang disusun wajib berkualitas tinggi.
“Karena anggaran yang berkualitas akan menjadikan alokasi anggaran yang kita susun tepat sasaran. Lebih dari itu, anggaran yang berkualitas akan bisa mencegah pemborosan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran bisa tercapai,” tegas Agus Fatoni.
Poin kedua, Agus mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan negara. Mulai dari tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, hingga bertanggung jawab, dengan tetap memerhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas.
“Meski banyak sekali hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam penyusunan anggaran, dengan memperhatikan dua hal tersebut, setidaknya APBD yang dihasilkan nanti bisa mendukung program prioritas pembangunan yang dilaksanakan daerah khususnya,” pungkasnya.
Editor: Budi Adriansyah
