TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri resmi meneken Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan strategis ini dilangsungkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang bertempat di Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, pada Selasa 8 September 2026. Langkah ini menandai babak krusial dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 sebagai landasan hukum pelaksanaan program pembangunan daerah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif. Pengelolaan keuangan daerah dipastikan berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak penuh pada masyarakat.
“Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perubahan APBD. Kita ingin seluruh kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran,” ujar Ansar.
Sebelum nota kesepakatan ini disahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri telah merampungkan serangkaian pembahasan mendalam. Dari hasil penyesuaian tersebut, tercatat adanya kenaikan positif pada struktur keuangan daerah.
Pendapatan daerah yang mulanya dipatok sebesar Rp3,312 triliun dalam APBD 2026 mengalami koreksi naik menjadi Rp3,394 triliun, atau bertambah sekitar Rp82,188 miliar. Seirama dengan hal tersebut, pos belanja daerah turut disesuaikan dari Rp3,544 triliun menjadi Rp3,625 triliun dengan peningkatan sebesar Rp81,309 miliar, disusul penyesuaian terukur pada struktur pembiayaan.
Gubernur Ansar turut menyampaikan apresiasi atas soliditas dan kerja sama yang ditunjukkan oleh Banggar DPRD dan TAPD Kepri. Menurutnya, sinergi yang terbangun menjadi kunci utama agar kebijakan fiskal daerah tepat sasaran.
“Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sangat penting agar setiap kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Riau,” pungkasnya.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu
