BINTAN, Radar Perbatasan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan terus menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan persoalan lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Laut (TNI AL) di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Progres pendataan bangunan warga kini memasuki fase krusial dan semakin matang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru namun tetap bergerak cepat. Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah di Hotel CK, Tanjungpinang, pada Kamis 25 Juni 2026.
“Secara umum semua persiapan telah matang. Tim teknis gabungan sudah turun ke lapangan sejak awal Juni. Kami mohon doa bersama, agar ikhtiar ini benar-benar membuka tabir dan menjadi solusi konkret bagi permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini,” ujar Ronny.
Teknologi Modern untuk Data Akurat
Dalam memetakan wilayah di 8 kampung, Pemkab Bintan tidak lagi mengandalkan cara konvensional. Mereka menggunakan teknologi drone (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) untuk memotret kondisi riil lapangan secara presisi.
Meski sempat terkendala cuaca, proses pengambilan data spasial lewat pemetaan udara pada 10 hingga 11 Juni lalu telah rampung. Hasil foto udara (orthophoto) tersebut kini menjadi acuan utama dalam penatagunaan lahan terkini.
Langkah ini merupakan amanat dari Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat di atas Tanah TNI AL.
Hingga April 2026, Tim Inventarisasi mencatat setidaknya 475 kepala keluarga (KK) atau bangunan di Kelurahan Tanjung Uban Kota. Saat ini, tim terus bergerak melakukan inventarisasi di wilayah Tanjung Uban Selatan, yang mencakup pendataan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan.
Pendekatan Humanis adalah Kunci
Di balik kecanggihan teknologi dan ketegasan data, Sekda Ronny memberikan pesan khusus kepada tim di lapangan: kedepankan pendekatan humanis.
Ronny menyadari bahwa di balik angka-angka tersebut, ada masyarakat yang menggantungkan harapannya. Oleh karena itu, dia menekankan agar proses verifikasi dan validasi data nantinya dilakukan dengan teliti serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat, sangat kami harapkan. Semuanya harus dilakukan dengan teliti agar setiap tahapan sesuai dengan target awal. Kita ingin solusi ini adil bagi semua pihak,” tegasnya.
Dengan kolaborasi intensif antara Pemkab Bintan, TNI AL, hingga pemerintah tingkat kelurahan, upaya pendataan ini diharapkan segera berbuah hasil. Ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam merajut ketertiban tata ruang sekaligus melindungi kepentingan masyarakat di kawasan perbatasan.
Editor: Budi Adriansyah
