Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan penuh. Hingga saat ini, realisasi program masih tertahan di angka 79 persen, jauh dari target nasional. Pemerintah Provinsi Kepri pun memasang target keras: MBG wajib tuntas 100 persen pada 2026.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Kamis, 5 Februari 2026. Dia menyebut capaian saat ini belum bisa dianggap aman.
“Ini program prioritas Presiden. Tidak boleh ada daerah yang jalan sendiri atau setengah-setengah,” tegas Nyanyang.
Menurutnya, kegagalan mencapai target akan berdampak langsung pada kualitas gizi masyarakat dan mencoreng komitmen pemerintah daerah terhadap program nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Nyanyang secara terbuka menyoroti potensi hambatan di lapangan, mulai dari pasokan bahan pokok hingga lemahnya koordinasi Satgas MBG di tingkat kabupaten dan kota.
“Koordinasi tidak boleh lemah. Kalau Satgas provinsi dan daerah tidak satu komando, target 100 persen hanya jadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Masalah paling krusial, lanjut Nyanyang, berada di wilayah kepulauan terluar seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna. Ketergantungan pada jalur laut membuat distribusi bahan pangan rawan tersendat.
“Kalau logistik terganggu, program ini langsung lumpuh. Anambas dan Natuna tidak boleh jadi titik kegagalan,” katanya.
Untuk menutup celah tersebut, Pemprov Kepri meminta Perum Bulog segera membangun gudang logistik di Anambas dan Natuna agar pasokan pangan tetap tersedia dan tidak bergantung penuh pada pengiriman dari luar daerah.
Menutup rapat, Nyanyang mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak pada laporan administratif semata.
“Jangan kejar angka. Yang kita kejar adalah makanan benar-benar sampai ke masyarakat. Kalau ini gagal, kita semua bertanggung jawab,” tegasnya.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ky
