PANYABUNGAN — RadarPerbatasan.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 080 Panyabungan menjadi sorotan setelah makanan yang seharusnya diterima siswa Kelas I justru tiba ketika para siswa telah meninggalkan sekolah. Kondisi tersebut terjadi pada Kamis (1/10/2026) dan memicu pertanyaan mengenai ketepatan waktu serta tata kelola distribusi program MBG.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, seluruh siswa Kelas I yang terdiri dari tiga rombongan belajar (rombel) dijadwalkan pulang pada pukul 10.00 WIB.
Namun hingga waktu kepulangan, makanan MBG belum tiba di sekolah. Makanan tersebut baru diantarkan sekitar pukul 10.30 WIB, atau sekitar 30 menit setelah para siswa meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing.
Akibatnya, paket MBG yang ditujukan bagi para siswa tersebut tidak dapat dibagikan kepada penerima yang telah ditentukan.
Pihak sekolah kemudian membagikan sebagian makanan tersebut kepada warga agar makanan yang telah tiba tidak terbuang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi dan ketepatan waktu distribusi MBG, terutama karena waktu kedatangan makanan seharusnya disesuaikan dengan jadwal penerima manfaat di sekolah.
Informasi dari lapangan juga menyebutkan bahwa keterlambatan pengiriman diduga bukan pertama kali terjadi. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi serta evaluasi dari pihak penyelenggara dan otoritas terkait.
MCW Minta Distribusi MBG Dievaluasi
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Madina Care Watch (MCW).
Ketua MCW, Jupriadi Batubara, menilai keterlambatan distribusi perlu menjadi bahan evaluasi, terutama menyangkut manajemen operasional dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan.
“Ini menyangkut hak anak-anak dan program strategis nasional. Kalau makanan datang setelah siswa pulang, tentu ada persoalan dalam manajemen distribusinya yang harus dievaluasi,” ujar Jupriadi.
Menurutnya, pihak penyedia perlu memastikan makanan sampai kepada penerima sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga manfaat program benar-benar diterima oleh sasaran.
“Kalau kejadian seperti ini berulang, tentu perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan dan penerapan SOP-nya. Jangan sampai persoalan teknis distribusi justru membuat anak-anak sebagai penerima manfaat dirugikan,” katanya.
MCW meminta dinas terkait dan otoritas pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme produksi, pengiriman, waktu distribusi serta pengawasan terhadap pihak penyedia.
“Kami akan menyurati Kepala BGN Pusat agar pelaksanaan dan kinerja SPPG ini dapat dievaluasi. Program MBG harus dijalankan secara profesional karena menyangkut kepentingan anak-anak,” tegasnya.
Penyebab Keterlambatan Masih Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini ditayangkan, media belum memperoleh keterangan resmi dari SPPG Kota Siantar, Satgas MBG Kabupaten Mandailing Natal maupun Korwil SPPG Kabupaten Mandailing Natal mengenai penyebab keterlambatan pengiriman makanan ke SDN 080 Panyabungan.
Konfirmasi masih diupayakan untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut berkaitan dengan proses produksi, transportasi, koordinasi, maupun faktor lainnya.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi SPPG, Satgas MBG, Korwil SPPG maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai kaidah jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Magrifatulloh)
