TANGERANG – Penanganan perkara dugaan perusakan Masjid Jami Nuruttijaroh di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan LSM Laskar NKRI DPW Banten. Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum mengkaji penahanan Kepala Desa Tobat, Endang Suherman alias Eman, yang telah berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.
Sekretaris LSM Laskar NKRI DPW Banten, Akhmad Rizky, mempertanyakan alasan terdakwa belum ditahan. Ia meminta jaksa penuntut umum dan majelis hakim memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari status penahanan tersebut.
“Kami mempertanyakan mengapa terdakwa masih belum ditahan. Kami meminta jaksa penuntut umum dan majelis hakim menjelaskan pertimbangan hukumnya serta mengkaji penahanan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi,” tegas Akhmad Rizky.
Menurutnya, perkara yang berkaitan dengan dugaan perobohan dan perusakan rumah ibadah harus ditangani secara serius, transparan, dan profesional. Ia mengingatkan agar jabatan kepala desa tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
Akhmad Rizky merujuk pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil.
Selain persoalan penahanan, Laskar NKRI DPW Banten juga menyoroti status tanah yang menjadi lokasi masjid tersebut. Apabila tanah itu terbukti merupakan tanah wakaf, menurut Akhmad, ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menjadi perhatian dalam mengungkap persoalan tersebut.
Kedua ketentuan itu mengatur larangan pengalihan harta benda wakaf serta perubahan peruntukannya tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada proses persidangan. Harus ada kejelasan mengenai status tanah, sejarah keberadaan masjid, pihak yang mengambil keputusan, serta pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan,” ujarnya.
Laskar NKRI DPW Banten meminta seluruh fakta persidangan dibuka secara terang benderang, termasuk dokumen wakaf, status kepemilikan atau pengelolaan tanah, kronologi perobohan bangunan, serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Terkait tuntutan penahanan, Akhmad Rizky juga merujuk pada Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ia meminta kewenangan penahanan terhadap terdakwa dijalankan berdasarkan persyaratan dan pertimbangan hukum yang berlaku.
“Kami meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, Laskar NKRI DPW Banten akan terus mengawal proses hukum perkara tersebut hingga diperoleh kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Hkz
