Indeks

Biaya Bimtek KDMP Rp8 Juta per Desa di Lebak Disorot, King Naga Duga Ada Pungli Berkedok Pelatihan

LEBAK — Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan. Pasalnya, setiap desa disebut diwajibkan membayar biaya sebesar Rp8 juta melalui anggaran desa untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kerja sama Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Kebijakan tersebut dipertanyakan karena menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tokoh masyarakat Lebak sekaligus Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, bahkan menduga penarikan biaya tersebut berpotensi menjadi pungutan liar (pungli) yang dikemas melalui kegiatan Bimtek.

“Jika melihat pola dan nominal yang dipatok merata ke seluruh desa, patut diduga ini adalah praktik pungli yang berkedok Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KDMP,” tegas King Naga dalam keterangannya di Lebak, Kamis (19/11/2026).

Menurut King Naga, kewajiban pembayaran Rp8 juta per desa perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut dasar hukum, mekanisme penetapan biaya, sumber anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaannya.

Ia menilai, anggaran desa seharusnya dikelola secara hati-hati dan diarahkan pada kebutuhan serta program prioritas masyarakat. Apalagi, pemerintah desa juga menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk dukungan terhadap pembangunan gerai atau gedung KDMP.

“Jangan sampai nota kesepahaman atau MoU dijadikan tameng untuk menguras anggaran desa. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan menyelidiki dasar hukum dan transparansi penggunaan dana Rp8 juta per desa ini,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dalam surat edaran yang beredar, kegiatan Bimtek pengelolaan KDMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 5 Desember 2026 di Hotel Grand Keisha, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

Sorotan juga muncul setelah sejumlah kepala desa dikabarkan mengeluhkan kewajiban pembayaran tersebut. Mereka disebut berada dalam posisi sulit karena kegiatan telah disertai surat edaran dan pembahasan bersama jajaran instansi terkait di tingkat kabupaten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah pembayaran tersebut bersifat wajib atau merupakan bentuk partisipasi, serta apa dasar penganggarannya dalam APBDes.

Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kabupaten Lebak maupun pihak IKOPIN belum memberikan keterangan resmi mengenai mekanisme kerja sama, dasar penetapan biaya Rp8 juta per desa, serta tudingan dugaan pungli yang disampaikan King Naga.

Klarifikasi dari kedua pihak tersebut penting untuk menjelaskan duduk persoalan sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Bimtek tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Hkz

Exit mobile version