Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditegaskan melalui Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Selasa, 25 November 2025, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur sekaligus Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi bersama BPS Kepri, Bappeda Kepri, serta perwakilan tujuh kabupaten/kota sepakat menetapkan target ambisius: menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,14 persen pada 2026.
Wagub Nyanyang mengungkapkan bahwa Kepri saat ini menempati posisi keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Berdasarkan data Maret 2025, angka kemiskinan Kepri berada di level 4,44 persen.
“Angka 4,44 persen ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil menekan kemiskinan di Kepri. Ini adalah modal besar untuk bergerak lebih agresif ke depan,” ujar Nyanyang.
Dua Strategi Utama: Kurangi Beban dan Tingkatkan Kapasitas
Dalam arah kebijakan yang dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Pemprov Kepri menekankan dua strategi besar dalam upaya mencapai target penurunan kemiskinan.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran, dengan dukungan integrasi data yang solid.
Kedua, peningkatan kapabilitas serta pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perluasan akses permodalan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Data Akurat Jadi Penentu Keberhasilan
Wagub Nyanyang menegaskan pentingnya pemutakhiran dan akurasi data sebagai fondasi pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selaras dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” tegasnya.
Komitmen Bersama hingga ke Kabupaten/Kota
Rapat TKPK 2025 digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari integrasi program, penyelarasan data, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh daerah di Kepri untuk bersinergi dalam mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 4,14 persen pada 2026.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ky
