Radar Perbatasan, Batam – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menegaskan pentingnya kepemimpinan digital dalam membangun kepercayaan publik di era post-truth yang kian kompleks.
Hal itu disampaikan Hendri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025, yang digelar di Gedung Lancang Kuning, Polda Kepri, Batam, pada Rabu, 12 November 2025.
Kegiatan yang mengangkat tema “Kepemimpinan Digital Dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” ini menghadirkan sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri menekankan bahwa transformasi digital bukan semata tentang adopsi teknologi, melainkan tentang bagaimana pemerintah membangun transparansi dan partisipasi masyarakat.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi strategi membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya jika pemerintah terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujar Hendri.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad terus memperkuat sistem pelayanan digital melalui pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta platform SP4N-Lapor!, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memantau tindak lanjutnya secara transparan.
Menurut Hendri, di tengah era post-truth, ketika opini dan emosi kerap mengalahkan fakta, pemerintah harus hadir dengan sistem data dan narasi yang kuat.
“Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, tapi dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tegasnya.
Hendri juga menyoroti pentingnya kepemimpinan digital dalam mengelola perubahan dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pemimpin digital ideal harus adaptif, berpikir berbasis data, mampu berkolaborasi lintas sektor, serta tetap memanusiakan proses kerja di tengah derasnya arus teknologi.
“Pemimpin di era digital bukan hanya yang mahir menggunakan teknologi, tapi juga yang mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang sering kali bias,” katanya.
Di akhir sesi, Hendri mengajak peserta KKP untuk memandang digitalisasi sebagai peluang, bukan ancaman, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.
Editor: Budi Adriansyah
