BINTAN, Radar Perbatasan.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bintan. Meskipun intensitasnya belum setebal daerah tetangga, potensi penurunan kualitas udara dan ancaman kesehatan bagi masyarakat menuntut kewaspadaan kolektif.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, S.T., menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk tidak memperkeruh situasi lingkungan. Dia secara tegas melarang adanya aktivitas pembakaran baru yang berpotensi memperparah kualitas udara.
“Jangan sampai ada pembakaran baru yang justru menjadi eskalasi dan menambah sumber asap di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih,” ujar Suprapto, pada Selasa 8 September 2026.
Selain itu, dia meminta tim gabungan dan aparat terkait untuk bersiaga penuh. Pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan karhutla wajib diperketat agar setiap titik api bisa segera ditangani sebelum meluas.
Prioritas Perlindungan Kelompok Rentan
Dalam arahannya, Suprapto memberikan atensi khusus terhadap keselamatan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga dengan riwayat penyakit kronis, jantung, dan gangguan pernapasan. Penurunan kualitas udara dinilai dapat memicu risiko kesehatan yang serius bagi kelompok tersebut.
“Kelompok rentan harus menjadi prioritas. Jika kondisi udara memburuk, kurangi aktivitas di luar rumah dan hindari paparan asap secara langsung. Jangan menunggu kondisi menjadi lebih parah baru kita bertindak,” tegasnya.
Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi seputar perkembangan kualitas udara dan penanganan karhutla yang bersumber dari pemerintah maupun instansi berwenang.
Desak Pemerintah Siapkan Skenario Darurat
Tidak hanya berfokus pada imbauan publik, Suprapto mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan agar mengambil langkah antisipasi sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan dukungan anggaran untuk penanganan darurat. Pemerintah diingatkan agar tidak lamban bergerak atau menunggu dampak bencana meluas.
“Kita berharap kondisi ini tidak semakin memburuk. Tetapi pemerintah harus selalu memiliki skenario dan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Prinsipnya, lebih baik kita siap sebelum keadaan darurat daripada terlambat ketika dampaknya sudah meluas,” paparnya.
Dia mencontohkan langkah sigap yang diambil Kabupaten Natuna dengan meliburkan aktivitas sekolah akibat kabut asap karhutla dari wilayah lain yang sudah cukup tebal. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa dampak asap dapat merambah langsung ke sektor pendidikan publik.
“Bintan mungkin belum berada pada kondisi seperti daerah lain. Tetapi jangan karena asap belum terlalu tebal kemudian kita lengah. Justru saat inilah pencegahan, pengawasan, dan kesiapsiagaan harus diperkuat,” pungkasnya.
Editor: Budi Adriansyah
