MEDAN – Menjelang satu abad Sumpah Pemuda 1928, ancaman polarisasi di ruang digital menjadi tantangan serius bagi persatuan generasi muda Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh algoritma media sosial, pemuda dituntut tidak sekadar menjadi konsumen konten, tetapi tampil sebagai kekuatan kritis, pemersatu, dan penggerak perubahan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Menyongsong Seabad Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang Gema: Polarisasi Pemuda dan Merawat Persatuan di Era Algoritma” yang berlangsung di Medan.
Diskusi dipandu Rafael Sinaga, SH, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), A. Fattah Lubis, S.Sos., MIP; Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, SH; Ketua Agitasi dan Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus, S.Sos.; serta Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos.
Akademisi USU, A. Fattah Lubis, menegaskan bahwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak sejarah yang lahir dari kesadaran generasi muda untuk mengesampingkan perbedaan latar belakang demi memperjuangkan cita-cita kebangsaan.
Namun, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks. Ketergantungan terhadap gawai dan media sosial, menurutnya, harus diimbangi dengan budaya membaca, kepekaan sosial, serta keberanian menerjemahkan gagasan menjadi tindakan nyata.
“Jangan sampai kita hanya menyalahkan instansi dan pemerintah tanpa merefleksikan diri sendiri. Pemuda harus mampu menindaklanjuti gagasan yang dimiliki,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan generasi muda agar lebih selektif dan bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan.
Senada dengan itu, Komda PMKRI Sumut-NAD, Sirdo Sagala, SH, menegaskan bahwa persatuan merupakan fondasi utama yang melahirkan Sumpah Pemuda. Semangat tersebut harus terus dirawat, terutama ketika Indonesia tengah menghadapi peluang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Sirdo, terdapat tiga kekuatan penting yang harus dimiliki generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman, yakni kesadaran diri, keberanian, dan kemampuan menghasilkan karya nyata.
“Persatuan harus dibangun dari perasaan, keresahan, dan penderitaan yang sama. Sebagai generasi muda, kita juga harus menghadirkan tindakan konkret untuk memperjuangkan keadilan,” katanya.
Sirdo juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat, memperkuat solidaritas, serta bergandengan tangan menyukseskan agenda-agenda kepemudaan, termasuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Pusat (PP) PMKRI Sanctus Thomas Aquinas yang akan diselenggarakan di Medan dalam waktu dekat.
Baginya, Rakernas bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang konsolidasi gagasan dan representasi semangat kemahasiswaan serta kepemudaan dalam menjawab persoalan bangsa.
Sementara itu, Ketua Agitasi dan Diplomasi Politik Viva Voce, Kristoporus, S.Sos., menyoroti besarnya pengaruh algoritma terhadap dinamika politik dan pembentukan opini publik.
Ia menjelaskan bahwa fenomena algokrasi memperlihatkan bagaimana algoritma semakin berperan dalam mengatur distribusi informasi dan membentuk perhatian masyarakat. Dalam situasi tersebut, konten dapat menjadi instrumen bagi aktor politik untuk membangun citra, mengarahkan opini, bahkan memengaruhi persepsi publik.
Karena itu, ia mendorong perluasan ruang-ruang diskusi agar generasi muda memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak menerima informasi secara mentah.
“Jadikan media sosial sebagai teman yang baik agar kita tetap kritis,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Nicola Simarmata, S.Sos., mengingatkan bahwa paparan informasi melalui media sosial berpotensi memperlebar perpecahan apabila tidak disikapi dengan kesadaran kritis.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk merawat nasionalisme dan menghidupkan kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menegaskan, peringatan Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum refleksi untuk memperkuat persatuan dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Nicola juga mengangkat nilai Bonum Commune atau kebaikan bersama sebagai prinsip yang harus menjadi dasar gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Nilai tersebut, katanya, tidak cukup hanya menjadi gagasan, tetapi harus diwujudkan melalui partisipasi dan tindakan bersama.
Selain itu, ia mengajak organisasi kepemudaan melakukan evaluasi internal serta memberikan ruang dan kesempatan yang setara kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi. Jangan sampai perbedaan justru menjadi sekat yang menghambat lahirnya gagasan dan gerakan bersama.
Diskusi berlangsung interaktif. Dua peserta, Luis dan Ardiansyah, turut menyampaikan pertanyaan mengenai cara membangun persatuan di kalangan mahasiswa serta langkah konkret yang dapat dilakukan generasi muda untuk memperjuangkan keadilan.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber menekankan bahwa persatuan tidak cukup dibangun melalui slogan dan seruan moral. Dibutuhkan literasi digital, solidaritas, keberanian menyampaikan pendapat, serta konsistensi menghadirkan karya dan tindakan nyata di tengah masyarakat.
Menjelang seabad Sumpah Pemuda, pesan yang mengemuka dari Medan menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa tidak boleh kalah oleh algoritma, perbedaan pandangan, maupun polarisasi di ruang digital. Generasi muda harus kembali mengambil peran sebagai penjaga persatuan dan pelaku perubahan.
Semangat yang sama diharapkan menjadi landasan bagi seluruh elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk mendukung serta menyukseskan Rakernas PP PMKRI Sanctus Thomas Aquinas di Medan sebagai momentum konsolidasi, pertukaran gagasan, dan penguatan kontribusi mahasiswa bagi masa depan Indonesia.
(Tim)
