Malaka. –
Ikatan Mahasiswa Dawan “R” (IMADAR) Kefamenanu menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malaka, menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa SDK Kabukalaran, Kecamatan Weliman, setelah mengonsumsi makanan MBG pada 10 September 2026.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian karena sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG. Kepala Puskesmas Weliman menyatakan penyebabnya belum dapat dipastikan sebagai keracunan makanan, sementara sampel makanan dilaporkan masih dalam proses pemeriksaan laboratorium.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Dawan “R” (IMADAR) Kefamenanu, Marlianus Jeriyanto Manek, yang akrab disapa Jery Manek, mengatakan persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola MBG, bukan justru menghambat sekolah-sekolah lain yang hingga kini belum memperoleh program tersebut.
“Kami meminta persoalan di SDK Kabukalaran tidak langsung digeneralisasi sebagai kegagalan program MBG. Yang harus dilakukan adalah mencari tahu secara objektif apa yang terjadi, menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelolanya. Jangan sampai karena persoalan pada satu dapur, sekolah-sekolah lain yang belum menerima MBG justru ikut menjadi korban,” tegas Jery Manek.
Menurut Jery, IMADAR mendukung program MBG karena menyentuh kebutuhan dasar peserta didik, khususnya dalam pemenuhan gizi. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan standar keamanan pangan dan pengawasan yang ketat.
“Kami mendukung MBG karena program ini menyangkut anak-anak sekolah. Tetapi dukungan kami bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang terjadi. Justru karena kami mendukung, kami meminta tata kelolanya diperkuat, dapurnya diawasi, makanannya harus aman, distribusinya harus tepat, dan setiap persoalan harus ditangani secara transparan,” ujar Jery.
Jangan Sampai Persoalan Tata Kelola Menghambat Pemerataan
IMADAR menilai program MBG memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, persoalan keamanan pangan dan pemerataan penerima manfaat harus ditangani secara bersamaan.
Berdasarkan penelusuran IMADAR di sejumlah sekolah di wilayah Dapil III Kabupaten Malaka, masih terdapat sekolah yang belum memperoleh program MBG. Dari komunikasi dengan pihak sekolah dan siswa, muncul harapan agar mereka juga mendapatkan kesempatan merasakan program yang telah diterima sejumlah sekolah lainnya.
Jery Manek menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
“Kami menemukan bahwa masih ada sekolah di Malaka, khususnya di wilayah yang kami pantau, yang belum tersentuh program MBG. Mereka juga anak-anak Indonesia. Mereka juga memiliki kebutuhan gizi dan mereka juga ingin merasakan manfaat program pemerintah. Karena itu, jangan sampai persoalan tata kelola pada satu tempat kemudian membuat sekolah lain yang sedang menunggu ikut kehilangan kesempatan,” katanya.
Ia menegaskan, evaluasi dan pemerataan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
“Benahi dapurnya, perketat pengawasannya, pastikan makanannya aman. Tetapi pada saat yang sama, sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG juga harus diperhatikan. Program ini harus berjalan dengan aman sekaligus semakin merata,” tegas Jery.
Keamanan Pangan Tidak Boleh Ditawar
IMADAR menegaskan dukungan terhadap MBG harus disertai pengawasan ketat.
Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menurut IMADAR, perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, kebersihan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko akibat lemahnya tata kelola. Makanan yang diberikan harus benar-benar aman dan memenuhi standar. Kalau ada persoalan, harus diperiksa secara terbuka dan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi,” kata Jery.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium terkait kejadian di SDK Kabukalaran dapat disampaikan secara transparan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan resmi. Jangan mendahului kesimpulan. Tetapi jangan pula berhenti hanya pada pemeriksaan. Kalau ditemukan ada bagian dari tata kelola yang perlu diperbaiki, maka harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Sekolah di Dapil III Jangan Terus Menunggu
Di sisi lain, IMADAR meminta pemerintah dan pihak pelaksana tetap memperhatikan sekolah-sekolah yang belum memperoleh MBG.
Menurut Jery Manek, anak-anak yang bersekolah di wilayah pelosok tidak boleh dipandang berbeda hanya karena faktor geografis.
“Jangan karena sekolah itu berada di pelosok kemudian mereka harus menjadi penonton. Mereka sama-sama warga negara Indonesia. Mereka sama-sama peserta didik. Kalau program ini memang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, maka kami berharap pemerataannya juga menjadi perhatian,” tegasnya.
IMADAR juga meminta pemerintah memastikan kesiapan setiap dapur sebelum memperluas layanan, sehingga penambahan penerima manfaat tidak mengorbankan aspek keamanan dan kualitas makanan.
MBG Harus Aman, Merata dan Tepat Sasaran
IMADAR Kefamenanu menilai keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari keamanan makanan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta pemerataan akses bagi peserta didik.
Jery Manek menegaskan bahwa IMADAR tidak berada pada posisi untuk menolak program MBG. Sebaliknya, IMADAR mendorong agar program tersebut semakin baik dan benar-benar dirasakan oleh peserta didik yang menjadi sasaran.
“Posisi kami jelas: kami mendukung MBG, tetapi kami juga mendukung perbaikan tata kelola. Jangan dipertentangkan antara keamanan dan pemerataan. Keduanya harus berjalan bersama. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang aman, dan sekolah-sekolah yang belum menerima juga harus mendapatkan perhatian” katanya.
Ia berharap persoalan di SDK Kabukalaran menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem penyelenggaraan MBG di Malaka.
“Kami tidak ingin satu persoalan membuat program yang sangat dibutuhkan masyarakat justru kehilangan kepercayaan. Karena itu, mari benahi apa yang kurang. Kalau ada dapur yang bermasalah, evaluasi dan perbaiki. Kalau ada sekolah yang belum terjangkau, carikan solusi agar mereka juga dapat dilayani,” pungkas Jery Manek.
Bagi IMADAR, anak-anak di pelosok Malaka bukan sekadar angka dalam data penerima manfaat.
Mereka adalah peserta didik yang juga menunggu hadirnya perhatian negara.
Programnya harus berjalan. Dapurnya harus dibenahi. Makanannya harus aman. Dan sekolah yang belum tersentuh MBG jangan sampai dilupakan.
Editor: Jery Manek
