JAKARTA, Radar Perbatasan.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah drastis ini diambil di tengah derasnya tekanan politik parlemen serta polemik keabsahan dokumen pendidikan yang terus bergulir.
Kepastian tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi pertemuan tertutup antara kedua pimpinan tertinggi negara yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa 10 November 2026 pagi.
Prasetyo membeberkan, dalam pertemuan tersebut, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini secara terbuka menyampaikan niat untuk mundur guna menyikapi dinamika hukum dan politik yang kian memanas, menyusul putusan kontroversial dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa memang benar pagi tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo kepada awak media.
“Di antaranya, di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tambahnya.
Isu Penolakan Prabowo Dibantah
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg secara tegas meluruskan spekulasi publik yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Dia memastikan narasi penolakan itu tidak benar.
Menurut Prasetyo, dalam diskusi yang berlangsung mendalam, Presiden Prabowo justru banyak memberikan saran-saran konstruktif. Sementara itu, Gibran memohon ruang dan waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dipersoalkan melalui jalur hukum resmi.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
“Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” imbuhnya.
Tekanan Parlemen Menguat
Niat mundur Gibran ini mengemuka di tengah tekanan politik yang kian membara di Senayan. Sebelumnya, sebanyak 50 anggota dewan yang mewakili enam fraksi di DPR RI resmi menekan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah konstitusional parlemen ini digulirkan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran, menyusul putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran, syarat krusial saat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah.
Editor: Budi Adriansyah
Sumber: BI.com
