Opini –
Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua orang wakilnya memicu gelombang evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dampak paling nyata adalah penutupan sejumlah dapur MBG di berbagai daerah akibat penghentian sementara pembayaran dan proses audit menyeluruh yang sedang dilakukan oleh pimpinan baru BGN.
Fenomena yang muncul cukup menarik. Kelompok yang paling keras menyuarakan protes justru datang dari kalangan vendor, pengelola dapur, dan sejumlah pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, para siswa yang menjadi sasaran utama program relatif tidak menunjukkan gejolak berarti ketika layanan MBG dihentikan sementara.
Padahal, investasi untuk membangun satu dapur MBG tidaklah kecil. Banyak pelaku usaha telah mengeluarkan modal hingga miliaran rupiah dengan harapan program berjalan berkelanjutan. Ketika evaluasi dilakukan dan pembayaran tersendat, muncul kekhawatiran besar terhadap kelangsungan usaha mereka.
Yang menjadi pertanyaan adalah: mengapa siswa tidak mengeluh?
Karena Banyak Siswa Tidak Merasakan Manfaat Optimal Sejak Awal
1. Menu MBG Tidak Selalu Cocok dengan Kondisi Lapangan
Secara konsep, menu MBG dirancang memenuhi standar gizi dengan komposisi nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Namun dalam praktiknya, kualitas dan kesesuaian menu di lapangan sering kali berbeda.
Selain itu, kebiasaan konsumsi masyarakat di setiap daerah tidak sama. Anak-anak di Amfoang, Sumba, pedalaman Papua, maupun daerah lain memiliki pola makan yang berbeda dengan standar menu yang disiapkan secara nasional.
Sebagian siswa mengaku lebih menyukai bekal dari rumah atau makanan yang dijual di kantin sekolah. Akibatnya, tidak sedikit makanan yang akhirnya terbuang karena kurang sesuai dengan selera maupun kebiasaan makan setempat.
2. Kelompok Paling Rentan Tidak Menjadi Sasaran Utama
Masalah gizi buruk dan stunting terbesar justru banyak ditemukan pada balita dan anak-anak yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi.
Sementara itu, program MBG lebih banyak menyasar siswa yang sudah berada di bangku sekolah. Banyak di antara mereka masih memiliki akses terhadap bekal dari rumah atau uang jajan.
Karena itu, ketika program dihentikan sementara, tidak muncul gejolak besar dari kelompok siswa penerima manfaat.
3. Masyarakat Sudah Terbiasa dengan Program Bantuan yang Datang dan Pergi
Bagi sebagian masyarakat miskin, berbagai program bantuan pemerintah silih berganti hadir dan kemudian berakhir. Kondisi tersebut membentuk sikap adaptif sehingga penghentian sementara sebuah program tidak selalu memunculkan reaksi keras.
Mengapa Vendor dan Pejabat Lebih Vokal?
Jika siswa relatif tenang, kondisi berbeda dialami oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan operasional program.
Vendor dan Pengelola Dapur
Banyak vendor membangun dapur MBG dengan modal pinjaman perbankan. Ketika pembayaran terhenti, mereka tetap harus menanggung cicilan dan bunga kredit.
Selain itu, investasi berupa bangunan, peralatan dapur, dan perekrutan tenaga kerja menjadi terancam tidak produktif apabila kebijakan berubah secara permanen.
Aparatur dan Pihak Pendukung Program
Penghentian sementara program juga berdampak pada target kinerja, koordinasi lintas sektor, serta berbagai aktivitas administratif yang selama ini mendukung pelaksanaan MBG di daerah.
Kondisi ini menjelaskan mengapa suara protes lebih banyak datang dari pihak yang memiliki keterikatan ekonomi maupun administratif terhadap program.
Tiga Akar Persoalan yang Perlu Dievaluasi
1. Orientasi Program Lebih Menekankan Distribusi daripada Dampak
Keberhasilan program sering diukur berdasarkan jumlah porsi yang dibagikan, bukan pada perubahan status gizi, penurunan stunting, atau peningkatan kesehatan siswa.
Akibatnya, fokus pelaksanaan lebih banyak tertuju pada kuantitas dibanding kualitas manfaat.
2. Insentif yang Kurang Tepat
Tekanan pencapaian target pembangunan dapur dan distribusi makanan membuat banyak pihak berlomba memenuhi angka-angka administratif.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar seperti “Apakah makanan benar-benar disukai dan dibutuhkan siswa?” sering kali kurang mendapat perhatian.
3. Kasus Korupsi Menjadi Momentum Moratorium
Kasus hukum yang menyeret pimpinan lama BGN memicu kehati-hatian pemerintah. Audit dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan lanjutan.
Akibatnya, banyak pembayaran ditunda dan operasional dapur terganggu hingga proses pemeriksaan selesai.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan?
1. Mengembangkan Model MBG Berbasis Komunitas
Pemerintah pusat dapat menetapkan standar gizi nasional, sementara pelaksanaan teknis diserahkan kepada pemerintah daerah, sekolah, atau komunitas setempat.
Dengan demikian, menu dapat disesuaikan dengan budaya pangan lokal sehingga lebih diterima oleh siswa.
2. Menyelesaikan Kewajiban terhadap Vendor Secara Transparan
Vendor yang telah berinvestasi sesuai ketentuan perlu memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian pembayaran setelah melalui proses audit yang ketat.
Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap program pemerintah.
3. Mengukur Dampak, Bukan Sekadar Jumlah Porsi
Keberhasilan program seharusnya dinilai berdasarkan indikator nyata seperti:
Penurunan angka anemia.
Penurunan stunting.
Peningkatan status gizi.
Peningkatan kehadiran dan prestasi belajar siswa.
Bukan semata-mata berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan.
Kesimpulan
Fenomena saat ini menunjukkan bahwa penghentian sementara MBG lebih banyak memunculkan reaksi dari pihak yang memiliki keterkaitan ekonomi dan administratif dengan program dibandingkan dari siswa penerima manfaat.
Terlepas dari berbagai pro dan kontra, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program pemenuhan gizi anak benar-benar tepat sasaran, efektif, serta memberikan dampak nyata bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini penulis untuk kepentingan diskusi publik dan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu. Berbagai klaim dan data yang disebutkan perlu diverifikasi melalui sumber resmi dan hasil audit pemerintah yang berwenang.**
