Yogyakarta, 28 Oktober 2026 — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta menyuarakan sikap kritis terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dinilai semakin mengancam demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak masyarakat. Melalui aksi massa, PMII DIY menegaskan bahwa negara harus kembali pada mandat konstitusi: melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam pernyataan sikapnya, PC PMII DIY menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menjadi alarm serius bagi keberlangsungan demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Persoalan tersebut meliputi kebijakan pembangunan yang berpotensi mengusur ruang hidup masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kerusakan lingkungan, serta menguatnya pendekatan represif aparat di ruang-ruang sipil.
PMII DIY menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh menjadi instrumen akumulasi keuntungan segelintir kelompok, sementara rakyat menanggung dampak sosial, ekonomi, dan ekologis. Negara, kata mereka, tidak boleh tunduk pada kepentingan oligarki maupun menjadikan kekuasaan sebagai alat melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.
Atas dasar kegelisahan dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, PC PMII DIY menyampaikan sepuluh tuntutan:
1. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan rakyat, memicu konflik agraria, dan merusak lingkungan.
2. Hentikan praktik KKN; tegakkan hukum secara adil dan bersihkan institusi negara dari penyalahgunaan kekuasaan.
3. Tetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional dengan langkah penanganan serius, terukur, dan bertanggung jawab.
4. Hentikan pengrusakan dan perampasan ruang hidup rakyat; lindungi hak atas tanah, lingkungan, dan sumber penghidupan.
5. Tegakkan supremasi sipil dan kembalikan militer ke barak sesuai konstitusi.
6. Lakukan reformasi total birokrasi Polri agar profesional, transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
7. Wujudkan pendidikan gratis dan pelayanan dasar berkualitas sebagai hak seluruh warga negara, bukan komoditas.
8. Hentikan represivitas aparat di ruang sipil; kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional.
9. Wujudkan keadilan ekonomi dan hentikan politik yang menguntungkan oligarki.
10. Wujudkan otonomi desa yang sejati, demokratis, dan berkeadilan.
PMII DIY menegaskan bahwa sepuluh tuntutan tersebut bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan peringatan kepada pemerintah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan keberpihakan kepada rakyat. Demokrasi, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral sementara suara masyarakat diabaikan dan hak-hak sipil terus terancam.
“Gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk mengawal jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan yang menyimpang, serta berdiri bersama masyarakat yang hak-haknya terancam,” tegas PC PMII DIY. Sikap kritis, lanjut mereka, bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan bagian dari upaya menjaga negara agar tetap berjalan sesuai cita-cita kemerdekaan.
PMII DIY menutup pernyataan dengan seruan: “Pemuda Melawan Rezim!” — sebuah penegasan bahwa pemuda tidak boleh diam ketika ketidakadilan menjadi kebijakan, ruang hidup rakyat dirampas, dan demokrasi kehilangan maknanya. Perlawanan, kata mereka, adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan masa depan bangsa tidak dikuasai kepentingan segelintir elite.
Penulis:
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 28 Oktober 2026
