Laporan : Sebastian – Batam
Batam – Hamparan laut biru dan panorama Pantai Zore di kawasan Barelang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang memikat.
Namun, di balik keindahan pesisir itu, tersimpan aktivitas yang memunculkan tanda tanya besar dan kini menjadi sorotan publik.
Hasil penelusuran tim investigasi media menemukan adanya pola pergerakan logistik yang tidak lazim. Hampir setiap hari, truk boks dan truk fuso terlihat keluar masuk kawasan pantai. Kendaraan-kendaraan tersebut datang dalam kondisi bermuatan, namun meninggalkan lokasi tanpa membawa barang.
Pola ini memunculkan dugaan adanya aktivitas bongkar muat di sebuah pelabuhan tidak resmi atau yang lazim disebut pelabuhan tikus.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, barang-barang dari truk dipindahkan ke kapal kayu berukuran besar sebelum diberangkatkan menuju sejumlah daerah di Provinsi Riau.
Bagi warga sekitar, aktivitas tersebut bukan lagi pemandangan baru.
“Sudah lama berlangsung. Hampir setiap hari ada bongkar muat, kecuali hari Minggu. Banyak juga warga sekitar yang bekerja sebagai buruh angkut,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Meski demikian, warga mengaku tidak mengetahui legalitas kegiatan maupun jenis barang yang dipindahkan. Minimnya informasi justru memperkuat dugaan bahwa aktivitas tersebut berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.
Jika dugaan itu benar, maka kawasan Pantai Zore bukan sekadar menjadi titik bongkar muat biasa, melainkan berpotensi menjadi salah satu jalur distribusi barang yang menghindari mekanisme kepabeanan.
Praktik menggunakan pelabuhan tidak resmi merupakan modus yang kerap digunakan untuk menghindari pemeriksaan, pembayaran bea masuk, maupun pungutan negara lainnya.
Dampaknya tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga membuka peluang masuk dan keluarnya barang tanpa pengawasan yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas ekonomi.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan di kawasan pesisir Barelang.
Sorotan publik kini mengarah kepada Bea Cukai sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengawasi lalu lintas barang, termasuk aparat penegak hukum lainnya yang bertugas menjaga wilayah perairan.
Apabila aktivitas bongkar muat benar berlangsung hampir setiap hari dengan melibatkan kendaraan logistik berkapasitas besar, masyarakat menilai sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh untuk memastikan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Seorang pemerhati hukum di Batam menilai, dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi.
“Kalau memang aktivitas ini terjadi secara rutin, aparat harus turun ke lapangan. Publik berhak mendapatkan kepastian apakah kegiatan tersebut legal atau justru melanggar aturan,” katanya.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Bea Cukai maupun aparat penegak hukum terkait legalitas aktivitas di kawasan Pantai Zore.
Tim investigasi media masih terus menelusuri berbagai informasi, termasuk mengidentifikasi jenis barang yang diduga dipindahkan, pihak-pihak yang terlibat, serta pola distribusi yang berlangsung melalui jalur laut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang dugaan penyelundupan, tetapi juga menyangkut kewibawaan negara dalam menegakkan hukum.
Jika aktivitas ilegal benar terjadi dan dibiarkan berlangsung tanpa penindakan, maka kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan akan dipertaruhkan.
Pantai Zore semestinya dikenal karena keindahan alamnya, bukan karena dugaan menjadi pintu keluar masuk barang yang menghindari hukum.
Aparat terkait diharapkan segera melakukan investigasi secara transparan agar seluruh fakta dapat terungkap dan kepastian hukum dapat ditegakkan.**
