Nagekeo, 1 September 2026 —
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Malaka, dr. Oktelin Kaswadie, terus memperkuat koordinasi kemanusiaan di wilayah terdampak gempa Flores. Selasa (1/9/2026), dr. Oktelin berada di Kabupaten Nagekeo untuk mengikuti rapat koordinasi lintas sektor penanganan dampak gempa bumi bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi nonpemerintah, serta unsur PMI.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Posko Utama Penanganan Gempa Kabupaten Nagekeo dan diikuti berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasi kemanusiaan di lapangan.
Kehadiran Ketua PMI Malaka dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah antarorganisasi kemanusiaan dan pemerintah agar distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara lebih terarah, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam agenda tersebut, dr. Oktelin juga mengikuti briefing bersama jajaran Pengurus PMI Pusat, PMI Provinsi NTT dan PMI Kabupaten Nagekeo. Koordinasi tersebut turut melibatkan Marsekal Muda TNI (Purn) Tri Bowo Budisantoso dari Pengurus Pusat PMI.
Pertemuan ini menjadi penting karena penanganan gempa Flores masih membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman sekitar 15 kilometer.
Dampaknya meluas ke sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Dalam rapat penanganan di Nagekeo pada 26 Agustus lalu, BNPB melaporkan tujuh kabupaten terdampak, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende dan Sikka. Saat itu tercatat 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi dan 81.436 rumah mengalami kerusakan.
Situasi kemanusiaan hingga kini masih membutuhkan perhatian. Pemerintah Provinsi NTT bahkan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung 29 Agustus hingga 12 September 2026, karena aktivitas gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Kebutuhan air bersih juga menjadi salah satu persoalan mendesak di sejumlah lokasi pengungsian.
Di tengah kondisi tersebut, PMI Malaka mengambil bagian dalam operasi kemanusiaan dengan menggalang bantuan dari masyarakat Kabupaten Malaka untuk selanjutnya dibawa dan disalurkan kepada warga terdampak di Flores.
Hingga 31 Agustus 2026, PMI Kabupaten Malaka telah menyampaikan dan menyalurkan sejumlah bantuan yang dihimpun melalui posko kemanusiaan di Malaka. Bantuan tersebut merupakan hasil kepedulian masyarakat, pemerintah, komunitas, organisasi dan berbagai pihak yang mempercayakan donasinya kepada PMI Malaka untuk diteruskan kepada para penyintas gempa.
Sebelumnya, Ketua PMI Malaka bersama tim relawan juga telah tiba di wilayah terdampak dan melakukan distribusi bantuan secara langsung. Salah satu titik awal distribusi berada di Desa Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, yang menyasar 43 kepala keluarga terdampak dengan bantuan paket sembako dan pakaian layak pakai.
Bagi dr. Oktelin, operasi kemanusiaan tidak berhenti pada pengumpulan dan pengiriman bantuan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, PMI, TNI-Polri dan organisasi kemanusiaan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang dibawa dari Malaka benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.
Langkah tersebut sejalan dengan pola operasi PMI dalam penanganan gempa Flores. PMI secara nasional juga mengerahkan dukungan logistik dan sumber daya kemanusiaan untuk sejumlah kabupaten terdampak.
Dari Posko ke Posko
Keterlibatan dr. Oktelin di Nagekeo menunjukkan bahwa PMI Malaka tidak hanya berperan sebagai pengumpul donasi, tetapi mulai mengambil posisi sebagai bagian dari jejaring operasi kemanusiaan lintas daerah.
Koordinasi di posko utama menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan distribusi bantuan, memetakan kebutuhan masyarakat dan menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan antarlembaga.
Di lapangan, kebutuhan masyarakat juga terus berkembang.
Selain makanan dan pakaian, air bersih, perlengkapan tidur, kebutuhan bayi, obat-obatan dan dukungan perlindungan bagi kelompok rentan menjadi bagian penting dalam fase tanggap darurat.
Karena itu, keterlibatan PMI Malaka di bawah kepemimpinan dr. Oktelin Kaswadie menjadi bagian dari solidaritas antardaerah di NTT.
Bantuan yang dihimpun dari masyarakat Malaka tidak berhenti di posko pengumpulan, tetapi dibawa hingga ke wilayah terdampak dan disalurkan berdasarkan kebutuhan.
Bencana gempa Flores telah memperlihatkan bahwa penanganan kemanusiaan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
TNI-Polri, PMI, organisasi kemanusiaan, relawan, komunitas dan masyarakat luas harus bergerak dalam satu koordinasi agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.
Dari Nagekeo, Ketua PMI Malaka bersama jajaran PMI dan para relawan kembali memperkuat pesan tersebut: solidaritas kemanusiaan tidak mengenal batas kabupaten.
Ketika Flores membutuhkan bantuan, Malaka ikut bergerak.**
Boni Atolan
