Opini –
SWOT baru berguna apabila menghasilkan tindakan. Dalam praktik perencanaan komunitas, hasil SWOT idealnya diterjemahkan menjadi strategi perubahan dan kemudian menjadi rencana kerja yang dapat dilaksanakan.
Karena itu, PK NTT periode berikutnya membutuhkan sekurang-kurangnya lima agenda besar.
1. Reformasi Tata Kelola
PK NTT harus mulai menggunakan prinsip:
transparan, profesional, partisipatif dan terukur.
Pengurus harus mempunyai target.
Program harus mempunyai indikator.
Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat harus menghasilkan keputusan.
Dan keputusan harus memiliki tenggat waktu.
Organisasi masyarakat tidak harus birokratis, tetapi harus tertib.
2. Satu Data Diaspora NTT
PK NTT harus mengetahui siapa anggotanya.
Berapa jumlah keluarga NTT di Batam?
Berapa anak yang sedang sekolah?
Berapa mahasiswa?
Berapa pengusaha?
Berapa pekerja?
Berapa warga yang membutuhkan pekerjaan?
Berapa tenaga profesional?
Berapa warga lanjut usia?
Berapa keluarga yang rentan secara ekonomi?
Tanpa data, organisasi akan bekerja berdasarkan asumsi.
Organisasi masa depan harus bekerja berdasarkan data.
3. Dana Abadi Persaudaraan
Jika memungkinkan secara hukum dan tata kelola, organisasi dapat merancang Dana Solidaritas Diaspora NTT.
Bukan dana yang dikuasai segelintir orang.
Tetapi dana sosial dengan mekanisme jelas, audit dan laporan terbuka.
Dana tersebut dapat digunakan untuk keadaan darurat, pendidikan, kesehatan, bantuan keluarga rentan dan kebutuhan kemanusiaan.
Ini akan mengubah solidaritas dari spontan menjadi institusional.
4. Diaspora NTT sebagai Jembatan Batam–NTT
Ini gagasan yang jauh lebih besar.
PK NTT Batam jangan hanya menjadi organisasi yang berbicara tentang orang NTT di Batam.
Ia harus menjadi jembatan pembangunan Batam dan NTT.
Pengusaha NTT di Batam dapat membawa investasi ke NTT.
Profesional NTT di Batam dapat menjadi mentor bagi anak-anak muda di NTT.
Perguruan tinggi dapat membangun kerja sama.
Pelaku UMKM dapat membangun rantai pasok.
Tenaga kesehatan dapat membangun program sosial.
Teknologi dapat ditransfer.
Dengan demikian diaspora tidak lagi dipandang sebagai orang yang “pergi meninggalkan kampung”.
Diaspora justru menjadi modal pembangunan kampung halaman. ( Bersambung)
