Radar Perbatasan, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar audiensi dengan Satuan Tugas Pekerja Migran Ilegal (Satgas PMI) Bintan di Ruang Rapat Bawah Bapperida, pada Senin, 17 November 2025.
Pertemuan ini digelar menyusul meningkatnya aktivitas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui jalur-jalur tikus dan penampungan ilegal di wilayah perbatasan.
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Bintan, aparat penegak hukum, dan Satgas PMI. Fokus utama kerja sama ini mencakup pengawasan ketat jalur perbatasan, pencegahan keberangkatan ilegal, edukasi kepada masyarakat, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran yang ingin berangkat melalui prosedur resmi.
Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi Satgas PMI dalam menjaga keamanan wilayah.
“Saya memberikan apresiasi kepada Satgas PMI Bintan yang terus menjaga daerah ini dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat kita sendiri. Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Satgas, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja migran ilegal,” ujar Roby.
Roby menegaskan bahwa isu pekerja migran ilegal tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, sinergi semua pihak merupakan kunci untuk menekan praktik perekrutan dan pengiriman PMI non-prosedural.
“Isu PMI ilegal bukan persoalan satu lembaga saja. Ini urusan bersama karena menyangkut keselamatan warga dan keamanan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Satgas PMI, kepolisian, imigrasi, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan agar penanganannya cepat, tepat, dan terarah. Ketika semua bergerak bersama, ruang gerak para perekrut ilegal akan semakin sempit,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa penguatan sinergi juga harus menyentuh aspek pencegahan. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses dan layanan bagi calon PMI agar masyarakat dapat melalui proses resmi yang aman dan terlindungi.
“Kita harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Dengan kolaborasi yang baik, risiko perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan terhadap pekerja migran dapat diminimalkan,” katanya.
Di akhir pertemuan, Roby berharap kolaborasi yang terbangun melalui audiensi ini dapat terus diperkuat, sehingga Bintan menjadi wilayah yang aman dan terbebas dari praktik pengiriman PMI ilegal.
“Saya berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih solid. Pemerintah siap meningkatkan dukungan agar Satgas dapat bekerja lebih optimal demi keselamatan dan masa depan masyarakat,” tutupnya.
Editor: Budi Adriansyah
