KABUPATEN PARIMO
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) tak lagi main-main !. Audit pedas tahun 2025 membongkar skandal pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas Pemkab Parigi Moutong (Parimo) senilai Rp.1,17 miliar dari 22 SKPD. Ini bukan sekadar temuan oleh awak media ini pada beberapa hari lalu, tapi jerat besi yang siap jerat leher para pejabat korup !.
Seperti pantauan Korwil Liputan Indonesia bagian Timur, realisasi hingga Triwulan III capai Rp.19,97 miliar dari pagu Rp.29,88 miliar. Tapi, cek dokumen, konfirmasi hotel, dan wawancara pelaku perjalanan dinas ungkap fakta kelam: bukti-bukti palsu bertebaran !, Nota penginapan dimainkan seenaknya, pembayaran tak nyata, transaksi abal-abal. Minggu (15/02/2026).
Puncak Kengerian di Setda Parimo !. Ketidaksesuaian penginapan Rp.479,8 juta dari 281 pejabat di 47 hotel – hotel konfirmasi: nota disesuaikan atas pesan pelaku!. Ini bukan salah ketik, tapi pencurian negara terang-terangan. Setda Parimo juara buruk: Rp.58,4 juta! Dinas teknis dan RSUD Anuntaloko ikut terseret lumpur hitam.
BPK ancam tindakan keras: pengendalian internal ambruk total! Pemda Parimo, buruan perbaiki atau hadapi jerat hukum. Ini tambah noda hitam setelah skandal bayar jasa kesehatan tanpa dasar sah. Pejabat Gorontalo dan sekitarnya, waspadalah – BPK sedang mengintai, satu kesalahan lagi, borgol menanti !.
Pemkab Parimo diminta tindak tegas pelaku, kembalikan uang rakyat, atau siap jadi penutup daftar koruptor tahanan !.
( Idrak Dk Amiri )
