Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Di tengah derasnya arus birokrasi yang sering kali ruwet dan penuh teka-teki, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali tampil sebagai juara keterbukaan informasi. Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Bintan menyabet predikat Terbaik Pertama untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, dan itu pun dengan status Informatif, alias level tertinggi yang bisa diraih.
Penghargaan diserahkan secara resmi oleh Asisten I Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, yang mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad, kepada Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, pada Kamis, 11 Desember 2025 di Aula Wan Seri Beni Dompak.
Deby tak menutupi rasa bangganya. Dengan nilai 98,83 poin, Bintan bukan hanya memenuhi standar keterbukaan informasi, tapi melampauinya. Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bukan cuma formalitas, melainkan komitmen yang dijalankan dari hulu ke hilir.
“Penghargaan ini jadi suntikan semangat buat seluruh elemen pemerintah daerah. Target kita jelas: layanan harus makin mudah, informasi harus makin terbuka,” ujar Deby.
Tak berhenti di seremoni penghargaan, Pemkab Bintan rupanya tengah memperluas stadion permainan transparansinya. Sejumlah aplikasi digital sedang dikembangkan untuk memastikan masyarakat, dari pelajar, pedagang pasar, hingga bapak-bapak penyuka diskusi politik grup WhatsApp, bisa mengakses informasi tanpa perlu mencari jalan ninja.
“Kita terus dorong peningkatan fasilitas, kualitas informasi, dan digitalisasi aplikasi agar masyarakat bisa mengakses informasi seluas-luasnya,” tambahnya.
Harapannya sederhana tapi penting: penghargaan ini bisa menjadi amunisi tambahan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Atau dalam bahasa sederhananya, pemerintah yang tidak bikin warga merasa seperti sedang menebak kode rahasia.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Arison, mengungkapkan bahwa acara penganugerahan ini bukan sekadar formalitas tahunan. Dengan melibatkan 151 badan publik dan menghasilkan 42 kategori informatif, monev (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan Komisi Informasi Kepri bertujuan memastikan keterbukaan informasi dijalankan dengan serius, bukan hanya dipajang sebagai jargon.
“Tujuan kami jelas: mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kualitas informasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Arison.
Dengan prestasi beruntun ini, Pemkab Bintan tampaknya sedang membuktikan bahwa urusan transparansi bukan sesuatu yang perlu dibikin sulit. Kalau bisa jelas dan terbuka, kenapa harus muter-muter? Semoga tahun depan prestasinya tetap melejit, dan masyarakat makin mudah mengakses informasi, tanpa drama dan tanpa birokrasi yang bikin pening.
Editor: Budi Adriansyah
