Radar Perbatasan, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan tengah mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang akan berfokus pada sektor kemaritiman. Rencana ini kini memasuki tahap uji publik dan pemaparan yang disampaikan oleh Tim Ahli dalam rapat yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, pada Senin, 3 November 2025, di Ruang Rapat III Bandar Seri Bentan.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota DPRD Bintan, perwakilan instansi vertikal, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam pemaparan itu, disampaikan bahwa BUMD baru yang akan dibentuk berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda) dan akan diberi nama PT Bintan Karya Bahari.
Menurut Ronny Kartika, pembentukan badan usaha ini bukan sepenuhnya lahir dari nol, melainkan hasil penyesuaian dari BUMD sebelumnya yang telah memiliki dasar hukum.
“Nama Bintan Karya Bahari sebenarnya bukan baru, karena Bintan telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang BUMD Kepelabuhan dengan nama tersebut. Jadi lebih kepada penyesuaian sektor usahanya dengan potensi yang kita miliki sekarang,” ujar Ronny.
Dorong PAD Lewat Potensi Laut dan Pelabuhan
Ronny menjelaskan bahwa BUMD kemaritiman ini disiapkan sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui potensi lokal.
“Kita punya beberapa titik pelabuhan, bahkan salah satunya bekas pelabuhan PT Antam di Kijang yang sudah dikomunikasikan Bapak Bupati agar bisa kita kelola, apakah lewat skema pinjam-pakai atau take over,” jelas Ronny.
Dia menambahkan, lokasi tersebut memiliki kedalaman laut yang memadai dan potensial untuk dikembangkan sebagai area kapal pandu.
“Ini salah satu unit usaha yang akan dikelola BUMD baru yang sedang kita bahas hari ini,” katanya.
Selain itu, BUMD ini juga akan membuka peluang usaha lain di sektor pendukung kemaritiman seperti jasa kapal pandu, suplai air bersih, hingga distribusi logistik dan bahan pokok untuk kapal-kapal besar yang berlabuh di perairan Bintan.
“Tak kurang dari 400 kapal tanker setiap hari labuh di depan PT BAI dan wilayah lainnya. Sebagian sudah dikelola Pelindo, tapi kita bisa jajaki kerja sama agar daerah juga mendapat manfaat,” ujar Ronny menambahkan.
Target Rampung Akhir Tahun
Setelah uji publik ini, seluruh tim ahli dan pihak terkait akan merampungkan rumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BUMD PT Bintan Karya Bahari untuk segera disampaikan ke DPRD Bintan. Pemerintah daerah menargetkan pembahasan dan pengesahan Perda dapat selesai pada pertengahan Desember mendatang.
“Dengan semangat kolaborasi, kita berharap BUMD ini nantinya bisa menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka pintu-pintu pendapatan baru bagi Bintan,” tutup Ronny.
Editor: Budi Adriansyah
