Oleh: Albert Sutan
APBD Kepulauan Riau kembali diumumkan dengan gaya megah, lengkap dengan naskah panjang, grafik warna-warni, dan presentasi yang tampak seperti ingin meyakinkan rakyat bahwa masa depan ada di dalam setumpuk kertas itu.
Sayangnya, setelah setahun berlalu, rakyat hanya menerima satu hal yang konsisten: kekecewaan yang semakin profesional.
APBD Kepri kini bukan lagi instrumen pembangunan. Ia telah bermetamorfosis menjadi mesin pembakar waktu, pembakar kertas, sekaligus pembakar kepercayaan.
1. Jago Menganggarkan, Gagal Membangun
Jika ada lomba menyusun anggaran paling detil di Indonesia, Kepri berpeluang besar menjadi juara. Programnya rapi. Kegiatan tercantum lengkap. Angkanya presisi.
Namun ketika rakyat bertanya sederhana, “Lalu hasilnya di mana?” yang muncul justru hening, senyum kecut, dan alasan kedinasan yang sudah dihafal berjamaah.
APBD Kepri ibarat atlet yang gemilang saat pemanasan, namun langsung tumbang ketika pertandingan dimulai. Hebat di atas kertas, kedodoran di lapangan.
2. Belanja Rutin: Monster Rakus yang Tak Pernah Kenyang
Belanja pegawai dan operasional di Kepri tumbuh seperti monster yang terus menelan masa depan tanpa pernah kenyang. Yang mengenyangkannya adalah:
1. perjalanan dinas yang tak pernah kehabisan alasan,
2. rapat yang beranak-pinak,
3. seminar dengan kopi dingin seremonial,
4. serta honor kegiatan yang entah manfaat nyatanya di mana.
Sementara itu, belanja modal yang seharusnya membangun jalan, memperkuat rumah sakit, menyejahterakan nelayan, atau mendorong UMKM, lebih sering menjadi pemanis laporan ketimbang pemanis kehidupan rakyat. Pemerintah daerah tampaknya lebih takut membangun jalan daripada menuai kritik.
3. Tradisi Copy-Paste yang Turun-Temurun
Setiap tahun, program APBD Kepri nyaris sama. Diganti judul, digeser bulan, ditambah basa-basi. Intinya tetap itu-itu juga. Yang benar-benar berubah hanya baliho.
Jika kreativitas adalah nilai ujian, APBD Kepri tampaknya sudah berkali-kali berada di ujung jurang tidak naik kelas.
4. SILPA: Kuburan Anggaran yang Dirayakan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) justru dianggap prestasi. Padahal angka besar itu bukan kejayaan, melainkan bukti nyata bahwa pemerintah:
• lambat bekerja,
• alergi eksekusi,
• tidak siap berlari,
• dan gagal menunaikan janji sendiri.
Uang rakyat ditidurkan, bukan digerakkan. Jika ini disebut efisiensi, maka diam adalah kinerja dan tidak bekerja adalah prestasi baru.
5. Efisiensi Tanpa Manfaat: Kebohongan Administratif
APBD disebut efisien bila rakyat merasakannya, bukan auditor. Apa artinya opini keuangan WTP dengan tinta emas jika:
• jalan tetap berlubang,
• pelayanan publik tetap lambat,
• harga kebutuhan menekan,
• dan ekonomi rakyat terus megap-megap?
Efisiensi tanpa dampak hanyalah pameran tabel Excel tanpa isi.
6. Rebut Kembali APBD dari Kebiasaan Lama
APBD Kepri mendesak untuk direformasi, bukan disembah. Yang dibutuhkan adalah:
• keberanian memotong anggaran tak produktif,
• ketegasan menghapus ritual seremonial,
• keberpihakan pada belanja modal yang menyentuh rakyat,
• dan mental bekerja, bukan mental mengarang alasan.
Jika tidak, APBD Kepri akan terus menjadi:
• anggaran besar untuk hasil kecil,
• drama tahunan tanpa episode baru,
• janji yang terus diulang tanpa pernah ditepati,
• dan dokumen sakral yang hanya dibacakan, bukan dikerjakan.
Kepri tak membutuhkan APBD yang dilaporkan dengan wibawa. Kepri membutuhkan APBD yang bekerja, hingga rakyat merasakannya tanpa harus membaca laporan apa pun…*
