TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Rencana penyelenggaraan Festival Kopi Merdeka (FKM) 2026 di kawasan Kota Lama, Tanjungpinang, pada 20-23 Agustus mendatang mendadak menjadi sorotan tajam. Di saat pemerintah daerah gencar mengampanyekan efisiensi anggaran, keputusan mendatangkan sejumlah artis ibu kota justru memicu gelombang kemarahan publik di media sosial.
Festival yang memasuki tahun kelima ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, pada Kamis 30 Juli 2026, pemerintah menegaskan bahwa penataan kawasan dilakukan agar acara berlangsung tertib, bersih, dan mendongkrak perputaran ekonomi UMKM.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dispar Kepri, Devi Andika, menjelaskan bahwa festival tahun ini akan dimeriahkan oleh penampilan artis nasional seperti Virgoun, Fauzana, and Aprilian, serta bazar kopi, pertunjukan seni budaya, dan fashion carnival dengan target kunjungan sekitar 4.200 wisatawan.
Gelombang Protes dan Sorotan Prioritas Anggaran
Kendati diklaim sebagai wadah promosi wisata dan penggerak ekonomi kerakyatan, deretan hiburan mewah tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi riil di lapangan. Kolom komentar di berbagai platform media sosial dipenuhi kritik pedas warga yang membandingkan kucuran dana besar untuk sewa artis dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar dan kesejahteraan rakyat.
• “Katanya efisiensi anggaran, tapi buang-buang APBD,” tulis Fadelullah Rewa menyayangkan kebijakan tersebut.
• Keluhan senada dilontarkan Abdul Mukti yang menyoroti standar ganda pemerintah. Menurutnya, alasan anggaran tidak ada selalu menjadi jawaban saat warga mengeluhkan kesejahteraan, tetapi dana miliaran rupiah dengan mudah cair untuk acara hiburan.
• Kritik juga datang dari tokoh masyarakat sekaligus penggagas asli Festival Kopi Merdeka sejak 2022, Husnizar Hood, yang mengusulkan agar nama festival tersebut ditinjau ulang karena dinilai sudah tidak sejalan dengan semangat awal para perintisnya.
Warga lainnya turut mendesak agar pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian proyek infrastruktur mangkrak, perbaikan fasilitas publik seperti toilet umum dan jalan rusak, serta penciptaan lapangan kerja ketimbang menggelar seremonial hiburan sesaat.
Di tengah target ambisius mendatangkan ribuan wisatawan dan menggerakkan roda UMKM lokal, polemik ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan antara ruang rekreasi publik dan pemenuhan prioritas kebutuhan mendasar masyarakat.
Editor: Budi Adriansyah
