Radar Perbatasan, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, pada Senin, 13 Oktober 2025, di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan, yang hadir bersama Wakil Bupati Deby Maryanti, menegaskan bahwa kehadiran KPK membawa manfaat besar bagi penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
“Ini menjadi penegasan semangat sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanat pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini juga momentum koreksi dan evaluasi bagi kami,” ujar Roby.
Dia menambahkan, integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
“Bintan sebagai daerah yang terus berupaya maju sadar betul bahwa integritas adalah kunci. Saya tegaskan kepada seluruh kepala OPD agar menerapkan transparansi total, semuanya harus tercatat dan terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Roby menjelaskan bahwa MCSP bukan sekadar indeks atau angka yang harus dikejar, melainkan cermin sejauh mana sistem pemerintahan mampu membentengi diri dari praktik korupsi.
KPK: Pencegahan Harus Sistemik dan Berintegritas
Sementara itu, Kepala Satgas Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK RI Wilayah I, Uding Joharudin, menjelaskan bahwa MCSP mencakup sejumlah indikator yang menjadi acuan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Ada indikator-indikator yang harus dilakukan dan dipenuhi, lengkap dengan bukti-buktinya. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana sistem pencegahan korupsi telah berjalan secara sistemik,” terang Uding.
Dia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membangun sistem yang baik, tetapi juga harus dijalankan oleh aparatur yang berintegritas.
“Sistemnya harus bagus, tapi orang yang menjalankannya juga harus berintegritas. Keduanya harus sepaket,” ujarnya.
Sebelum kegiatan rapat koordinasi, tim KPK bersama Inspektorat Bintan meninjau beberapa proyek strategis pengadaan barang dan jasa (PBJ) di wilayah tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Bintan pun menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan indikator MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI), sebagai wujud nyata pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bersih
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bintan berharap semangat antikorupsi dapat semakin mengakar di semua lini birokrasi, sekaligus menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
Editor: Budi Adriansyah
