TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bergerak cepat menggandeng pelaku ekonomi lokal untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koperasi, BUMDes, hingga UMKM kini didorong masuk ke dalam rantai pasok penyediaan pangan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat agenda Sosialisasi dan Business Matching Program MBG yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kepri bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, pada Kamis 15 Oktober 2026.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi. Forum ini menjadi jembatan strategis yang mempertemukan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pelaku usaha lokal secara langsung.
Dalam sambutannya, Riki menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memastikan program nasional tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga memberi efek domino (multiplayer effect) bagi perekonomian warga.
“Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha daerah untuk tumbuh melalui kemitraan yang berkelanjutan,” tegas Riki.
Melalui kemitraan ini, UMKM dan BUMDes mendapatkan kepastian pasar untuk menyuplai berbagai kebutuhan pangan, mulai dari komoditas pertanian, perikanan, peternakan, hingga produk olahan lokal.
Patuhi Regulasi dan Jaga Kontinuitas Pasokan
Penyampaian materi dilanjutkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syartiwidya, yang hadir secara daring.
Diskusi berfokus pada implementasi Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan aktif UMKM, perseroan perorangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga BUMDes.
Rika Azmi mengingatkan para pelaku usaha untuk membenahi kualitas dan legalitas agar mampu memenuhi standar SPPG.
“Kesiapan pelaku usaha sangat krusial. Tidak hanya kapasitas produksi, tetapi juga kualitas, keamanan pangan, legalitas, harga yang kompetitif, serta kontinuitas pasokan. Ini syarat mutlak rantai pasok yang tangguh,” ujar Rika.
Dorong Kerja Sama Nyata dan Berkelanjutan
Agenda ini dihadiri oleh pengelola SPPG wilayah Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, pengurus koperasi, BUMDes, pelaku UMKM, hingga perwakilan TP-PKK Provinsi Kepri.
Lewat sesi business matching, para pembeli (SPPG) dan calon pemasok lokal saling mencocokkan standar mutu, kapasitas produksi, serta skema harga secara transparan.
Pemprov Kepri berharap forum ini melahirkan kontrak kerja sama konkret di lapangan. Dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal, Program MBG di Kepri diyakini mampu menghadirkan manfaat ganda: gizi anak daerah terpenuhi, kesejahteraan peternak, petani, dan UMKM pun melonjak.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron
