PAMEKASAN, JAWA TIMUR — Sudah sekitar satu bulan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Tlagah–Bulangan, Kabupaten Pamekasan, belum juga menghasilkan kepastian. Di tengah proses yang masih berjalan, DPW Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Jawa Timur mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menjelaskan kendala, perkembangan pemeriksaan, serta target waktu penyelesaian penghitungan tersebut.
Bagi RAJAWALI Jatim, ketelitian dalam menghitung kerugian negara memang penting. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara yang menyangkut penggunaan uang publik, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk materi yang dikecualikan dalam proses penyidikan.
Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Pamekasan, Agus Setiyo Budi, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan penghitungan kerugian negara selesai karena proses tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Seluruh pihak yang diduga terlibat disebut telah dipanggil untuk diperiksa, sedangkan penetapan tersangka masih menunggu perkembangan proses penyidikan dan hasil penghitungan tersebut.
RAJAWALI: Jangan Biarkan Publik Menunggu Tanpa Kejelasan
Ketua DPW RAJAWALI Jatim, Jatmiko, menilai rentang waktu sekitar satu bulan tanpa kepastian penyelesaian perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang menangani perkara.
“Satu bulan bukan waktu yang singkat untuk sebuah proses penghitungan kerugian negara. Masyarakat memahami bahwa pekerjaan ini membutuhkan ketelitian. Namun, ketergantungan pada pihak ketiga tidak boleh membuat penanganan perkara terus berjalan tanpa kejelasan mengenai perkembangan dan target waktunya,” tegas Jatmiko, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, masyarakat tidak menuntut hasil penghitungan dipaksakan selesai tanpa memperhatikan ketelitian. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai tahapan yang telah dilalui, kendala yang dihadapi, serta perkiraan waktu penyelesaiannya berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
“Publik tidak menuntut hasil yang dipaksakan. Yang diminta adalah kejelasan: siapa pihak ketiga yang ditunjuk, apa kendala yang dihadapi, dan berapa lama lagi proses ini diperkirakan berjalan. Kerugian negara harus dihitung secara akurat, tetapi prosesnya juga perlu dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
RAJAWALI Jatim menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan perkara dugaan korupsi. Meski demikian, perkembangan penyidikan tidak semestinya dipersepsikan masyarakat berhenti hanya karena hasil penghitungan tersebut belum tersedia.
Organisasi itu meminta Kejari Pamekasan menyampaikan informasi perkembangan perkara secara berkala sesuai ketentuan hukum dan batas keterbukaan informasi yang berlaku.
Uang Rakyat, Kepastian Hukum, dan Akuntabilitas
Proyek jalan Tlagah–Bulangan merupakan proyek infrastruktur publik. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu ditangani secara profesional agar status perkara dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait dapat menjadi terang berdasarkan bukti.
“Jalan Tlagah–Bulangan adalah fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat. Jika ditemukan penyimpangan, proses hukumnya harus berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat merasa perkara ini berhenti di tengah jalan hanya karena angka kerugian negara belum diumumkan,” kata Jatmiko.
Ia meminta Kejari Pamekasan menjelaskan sejauh mana koordinasi dengan pihak yang melakukan penghitungan, apakah terdapat kendala teknis atau administratif, dan langkah apa yang ditempuh untuk memastikan proses berjalan efektif.
RAJAWALI Jatim juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan kerahasiaan materi penyidikan. Informasi yang dapat disampaikan kepada publik perlu dibedakan dari data atau dokumen yang menurut hukum belum dapat dibuka.
“Transparansi bukan beban, melainkan bagian dari akuntabilitas. Sampaikan perkembangan yang dapat dibuka kepada masyarakat, jelaskan kendalanya, dan berikan gambaran target penyelesaian yang realistis. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dapat dijaga,” tegasnya.
Menunggu Penjelasan Resmi Kejari Pamekasan
Hingga berita ini disusun, berdasarkan informasi yang menjadi bahan pemberitaan ini, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kendala terperinci maupun target waktu penyelesaian penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Tlagah–Bulangan.
RAJAWALI Jatim menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara tersebut dan berharap aparat penegak hukum memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penetapan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Namun, kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara juga penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan dugaan penyimpangan proyek publik ini. Kami berharap Kejari Pamekasan segera memberikan penjelasan yang terang mengenai proses yang sedang berjalan,” pungkas Jatmiko.
Publisher: TIM/RED
Penulis: TIM RAJAWALI
Keterangan foto: Ilustrasi (Ist.)
