MEDAN — Tagihan air yang kembali muncul dengan nominal hampir serupa setelah pelanggan menerima penjelasan mengenai kebocoran air memicu sorotan Mahasiswa Rakyat Corruption Watch (MARA CW). Organisasi tersebut mendesak Perumda Tirtanadi Sumatera Utara membuka secara transparan mekanisme penghitungan tagihan dan mengevaluasi kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Direktur Eksekutif MARA CW, Hamdi Hasibuan, M.Sos., menilai minimnya informasi mengenai dasar penetapan tagihan berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Menurutnya, pelanggan berhak mendapatkan penjelasan terperinci mengenai jumlah tagihan, komponen perhitungan, serta alasan munculnya tagihan lanjutan yang dikaitkan dengan pemakaian air akibat kebocoran.
Persoalan ini, kata Hamdi, bukan semata-mata menyangkut besaran uang yang harus dibayarkan pelanggan, melainkan juga menyangkut keterbukaan informasi dan tanggung jawab perusahaan daerah dalam memberikan pelayanan publik.
“Persoalannya adalah keterbukaan informasi. Pelanggan berhak mengetahui secara jelas berapa total tagihan yang harus dibayarkan, bagaimana perhitungannya, serta apa dasar penetapan nominal tersebut. Jangan sampai masyarakat terus dibebani tagihan tanpa mendapatkan penjelasan yang terperinci,” tegas Hamdi kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
MARA CW Desak Evaluasi Pelayanan
MARA CW meminta manajemen Perumda Tirtanadi segera mengevaluasi pelayanan, terutama pada petugas lapangan dan bagian customer service (CS) yang berhadapan langsung dengan pelanggan.
Sebagai perusahaan daerah penyedia layanan air bersih, Perumda Tirtanadi dinilai perlu memastikan setiap keluhan masyarakat ditangani secara profesional, responsif, dan disertai penjelasan yang mudah dipahami.
Hamdi menegaskan, pelanggan tidak seharusnya dibiarkan bertanya-tanya mengenai dasar penghitungan tagihan, terlebih ketika muncul tagihan lanjutan yang nominalnya disebut tidak jauh berbeda dari tagihan sebelumnya.
“Jangan hanya menuntut pelanggan untuk membayar tagihan, tetapi ketika masyarakat mempertanyakan dasar perhitungannya, mereka juga harus mendapatkan jawaban yang jelas. Pelanggan berhak memperoleh informasi yang transparan dan pelayanan yang memuaskan,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme penghitungan tagihan, penanganan kebocoran air, hingga sistem pengaduan pelanggan. Dengan demikian, setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Ancam Gelar Aksi Damai Jilid II
MARA CW juga mengingatkan manajemen Perumda Tirtanadi agar tidak mengabaikan kritik dan tuntutan masyarakat. Jika persoalan tersebut tidak memperoleh penjelasan dan tindak lanjut yang memadai, MARA CW membuka kemungkinan menggelar aksi damai jilid II di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Hamdi menegaskan, pihaknya menginginkan penyelesaian konkret melalui keterbukaan informasi dan perbaikan pelayanan, bukan membiarkan persoalan tagihan terus menimbulkan tanda tanya bagi pelanggan.
“Jangan sampai kami harus kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi damai jilid II. Kami ingin ada keterbukaan, evaluasi, dan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi pelanggan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya mengenai pelayanan dan tagihan yang harus mereka bayarkan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan penyebab persoalan transparansi tagihan dan kepuasan pelanggan masih menjadi perhatian. Menurutnya, kritik yang disampaikan MARA CW merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik sekaligus dorongan agar perusahaan daerah lebih terbuka dalam menjawab keluhan masyarakat.
Karena itu, MARA CW meminta manajemen Perumda Tirtanadi memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme penghitungan tagihan akibat kebocoran air serta memastikan pelanggan memperoleh informasi yang memadai sebelum maupun ketika mempertanyakan tagihan mereka.
Konfirmasi Tak Mendapat Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak Perumda Tirtanadi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Humas Perumda Tirtanadi, Lokot. Namun, berdasarkan keterangan dalam bahan berita, pesan konfirmasi tersebut belum mendapat tanggapan.
Dengan demikian, penjelasan resmi dari pihak Perumda Tirtanadi mengenai persoalan yang disoroti MARA CW belum diperoleh.
Hamdi kembali menegaskan bahwa transparansi tagihan dan pelayanan yang profesional merupakan kebutuhan mendasar pelanggan. Ia berharap manajemen segera memberikan jawaban terbuka agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perumda Tirtanadi tetap terjaga.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Transparansi tagihan dan pelayanan yang profesional merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Kami berharap persoalan ini segera dijawab secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap Perumda Tirtanadi tidak semakin menurun,” tutup Hamdi Hasibuan.
(Tim)
