YOGYAKARTA – Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dituntut tidak berhenti pada rutinitas kaderisasi dan aktivitas organisasi. Mereka harus memiliki ketajaman intelektual, pijakan nilai, serta keberanian membaca perubahan zaman agar mampu menjawab persoalan masyarakat, mulai dari krisis ekologi hingga ancaman neoliberalisme.
Tantangan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada sesi awal, para peserta mendalami materi “Genealogi Paradigma PMII dan Relevansinya terhadap Perkembangan Zaman” bersama akademisi Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A., yang akrab disapa Bung Kristeva.
Forum ini menjadi ruang refleksi untuk menelaah kembali fondasi pemikiran pergerakan sekaligus menguji relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi.
Tiga Pilar Penentu Kualitas Kader
Dalam pemaparannya, Bung Kristeva mengajak peserta merefleksikan kembali posisi dan tanggung jawab aktivis mahasiswa di tengah perubahan masyarakat. Ia mengibaratkan organisasi pergerakan sebagai bangunan yang harus ditopang tiga pilar utama, yakni formalitas, intelektualitas, dan nilai.
Pertama, pilar formalitas, yang berkaitan dengan ketaatan anggota dalam menjalani seluruh tahapan kaderisasi resmi sebagai bagian dari proses pembentukan kader.
Kedua, pilar intelektualitas, yang menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, ketajaman analisis, serta kemampuan merumuskan gagasan secara rasional dan sistematis.
Ketiga, pilar nilai, yang menempatkan kesadaran spiritual sebagai landasan moral untuk melahirkan tindakan nyata, terutama dalam membela kepentingan masyarakat kecil.
Ketiga pilar tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kaderisasi formal tanpa penguatan intelektual berisiko menjadi rutinitas administratif. Sebaliknya, kecakapan berpikir tanpa pijakan nilai dapat kehilangan arah pengabdian kepada masyarakat.
Bung Kristeva juga menjelaskan bahwa organisasi pergerakan memiliki struktur pemikiran yang sistematis, mulai dari fondasi ideologi, perumusan taktik gerakan, hingga kepemimpinan dalam pelaksanaan aksi di lapangan.
Paradigma Tidak Boleh Membeku
Salah satu tantangan utama organisasi mahasiswa adalah menjaga agar paradigma pergerakan tetap relevan dengan realitas yang terus berubah. Pemikiran yang berhenti berkembang berisiko membuat gerakan kehilangan daya kritis dan tertinggal dalam membaca persoalan zaman.
“Kerangka pemikiran pergerakan harus terus berkembang agar mampu merespons realitas zaman,” ujar Bung Kristeva di hadapan peserta PKL.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya kemampuan kader untuk tidak sekadar mengulang konsep, tetapi juga menguji dan menerapkannya dalam konteks persoalan aktual.
Krisis ekologi, perkembangan teknologi, dan dinamika kebebasan demokrasi menjadi sejumlah isu strategis yang membutuhkan respons kritis dari kalangan mahasiswa. Menghadapi persoalan tersebut, kader dituntut memiliki keluasan wawasan, kedalaman analisis, serta kemampuan menghubungkan nilai keislaman dengan realitas sosial.
Orientasi pembinaan itu diarahkan pada pembentukan kader Ulul Albab, yakni sosok yang diharapkan memiliki kedalaman berpikir, keluasan pengetahuan, dan kesadaran nilai dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.
Tiga Fase Perkembangan Pemikiran Gerakan
Dalam sesi tersebut, Bung Kristeva turut menguraikan tiga fase perkembangan pemikiran gerakan yang menjadi bahan refleksi bagi kader PMII.
Pertama, fase arus balik masyarakat. Pada fase ini, gerakan diarahkan untuk membangun nalar kritis masyarakat ketika berhadapan dengan ketimpangan dan berbagai persoalan kebijakan negara.
Kedua, fase kritis transformatif. Fase ini menekankan paradigma progresif yang mempertemukan analisis kritis modern dengan pemikiran keislaman yang inklusif. Pergerakan tidak hanya dituntut mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga merumuskan arah perubahan.
Ketiga, fase sentrum gerakan. Fase ini menempatkan strategi pemikiran sebagai instrumen untuk membaca dan menghadapi perkembangan kekuatan ekonomi, termasuk derasnya arus neoliberalisme.
Ketiga fase tersebut memberikan kerangka refleksi mengenai bagaimana pemikiran organisasi dapat berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan tantangan struktural yang dihadapi.
Dari Pemikiran Menuju Aksi Nyata
Pembahasan paradigma dalam PKL PMII DIY menempatkan intelektualitas bukan sekadar sebagai bekal akademik, melainkan sebagai dasar untuk membangun gerakan yang kritis, terarah, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kader ditantang untuk menghubungkan pemahaman ideologis dengan kemampuan membaca persoalan konkret. Dengan demikian, proses kaderisasi tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi menjadi ruang pembentukan kapasitas untuk merumuskan gagasan dan menjalankan tanggung jawab sosial.
Pada akhirnya, relevansi paradigma PMII akan terlihat dari kemampuan kader menerjemahkan pemikiran menjadi tindakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks, tantangan bagi kader pergerakan bukan hanya mempertahankan identitas organisasi, tetapi juga memastikan bahwa nilai, pengetahuan, dan gerakan yang dibangun tetap memiliki arti bagi kehidupan publik.
Tim
