MANDAILING NATAL, RADAR PERBATASAN.COM — Beredarnya video yang memperlihatkan dugaan aksi pembakaran terhadap sarana atau peralatan yang disebut berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan aparat penegak hukum.
SATMA AMPI Kabupaten Mandailing Natal meminta pemerintah dan aparat tidak membiarkan persoalan PETI berkembang menjadi tindakan masyarakat di luar mekanisme hukum.
Sekretaris SATMA AMPI Madina, Mulya Harisandi, menilai jika video tersebut benar memperlihatkan aksi masyarakat terhadap fasilitas yang diduga digunakan dalam aktivitas PETI, maka kondisi itu harus segera ditelusuri dan diungkap secara terbuka.
“Kalau benar masyarakat sampai mengambil tindakan sendiri, ini alarm serius. Jangan sampai karena persoalan PETI tidak ditangani secara tegas dan konsisten, masyarakat akhirnya merasa harus turun tangan sendiri,” tegas Mulya Harisandi.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan persoalan penertiban PETI berjalan tanpa kepastian. Ketika aktivitas yang diduga ilegal masih menjadi keresahan sementara penanganannya dianggap tidak maksimal, potensi konflik di tengah masyarakat dapat semakin terbuka.
SATGAS PETI JANGAN SEKADAR FORMALITAS
Mulya secara khusus mempertanyakan efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban PETI Madina yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Ia mengingatkan agar keberadaan Satgas PETI tidak berhenti pada pembentukan struktur, rapat koordinasi, sosialisasi maupun pernyataan penertiban.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan yang terukur dan dapat dilihat di lapangan.
“Jangan sampai keberadaan Satgas PETI hanya terkesan sebagai formalitas belaka. Ketika masyarakat melihat aktivitas PETI masih terjadi, sementara penanganannya dianggap tidak maksimal, maka kepercayaan publik bisa semakin menurun,” ujarnya.
Bagi SATMA AMPI Madina, persoalan PETI bukan hanya mengenai aktivitas pertambangan tanpa izin. Persoalan tersebut juga dapat berkaitan dengan kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, potensi konflik dan aspek hukum.
Karena itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan seluruh unsur terkait didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PETI Madina.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana Satgas bekerja efektif, bagaimana pola pengawasan di lapangan, serta bagaimana tindak lanjut terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas PETI.
VIDEO PEMBAKARAN JUGA HARUS DIUSUT
Di sisi lain, Mulya meminta aparat penegak hukum segera memastikan kebenaran dan konteks video dugaan pembakaran yang beredar.
Menurutnya, jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
“Harus dipastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ada pembakaran, siapa yang melakukan, apa pemicunya, dan apa objek yang dibakar. Semua harus diungkap secara terang agar tidak berkembang menjadi konflik baru,” katanya.
Ia menegaskan, SATMA AMPI Madina tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri.
Penanganan persoalan PETI, kata dia, harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum dan berdasarkan kewenangan masing-masing institusi.
JANGAN TUNGGU KEPERCAYAAN PUBLIK MEROSOT
Mulya kembali mengingatkan pemerintah dan aparat agar tidak menunggu sampai masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap penanganan persoalan PETI.
Menurutnya, ketegasan dalam penertiban harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan terukur, bukan sebatas pembentukan tim atau pernyataan di ruang publik.
“Jangan menunggu masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan aparat. Penertiban PETI harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pembentukan tim dan pernyataan di ruang publik,” pungkas Mulya Harisandi.
(Magrifatulloh)
