Pontianak, KALBAR — Dugaan keberadaan jaringan penampung dan pemodal di balik aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Munculnya nama-nama pihak yang disebut dalam pemberitaan sebagai diduga berperan dalam penampungan maupun pembiayaan hasil PETI memunculkan tuntutan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja di lokasi tambang, tetapi menelusuri jaringan hingga pihak yang diduga menjadi pemodal utama.
Sorotan tersebut datang dari Dewan Pimpinan Nasional Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPN RAJAWALI).
Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang memastikan setiap informasi mengenai dugaan penampung, pembeli, maupun pemodal PETI diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.
Sekretaris Jenderal DPN RAJAWALI, Krista Hadi Wijaya, menegaskan bahwa penanganan PETI semestinya tidak hanya menyasar aktivitas di lapangan.
“Ketika nama-nama yang diduga kuat sebagai cukong dan penampung emas ilegal mulai terungkap, ini adalah titik terang yang harus segera diikuti tindakan nyata. Kami meminta Aparat Penegak Hukum dan instansi berwenang segera menindak para pihak tersebut secara tegas dan transparan,” tegas Krista, Kamis (25/9/2026).
Menurutnya, apabila terdapat bukti keterlibatan pihak yang membiayai, membeli, menampung, mengangkut, atau memperdagangkan hasil pertambangan tanpa izin, proses penegakan hukum perlu mengikuti rantai keterlibatan tersebut berdasarkan pembuktian.
“Jangan hanya memotong rantingnya. Kalau memang ada jaringan, telusuri sampai kepada pihak yang menjadi pemodal dan pengendali berdasarkan bukti yang ditemukan,” ujarnya.
Krista juga meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.
Sumber/Photo : Maung/ DPN Rajawali
