( Photo : Markus Pandie, Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Malaka)
Opini –
Politik selalu bergerak mengikuti zaman. Demikian pula politik di Kabupaten Malaka. Setiap momentum pemilihan kepala daerah selalu menghadirkan gagasan, figur, strategi, serta konfigurasi politik yang berbeda.
Karena itu, jauh sebelum tahapan resmi Pemilihan Kepala Daerah 2030 dimulai, tidak ada salahnya masyarakat mulai mendiskusikan secara terbuka berbagai kemungkinan mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, jaringan sosial, dan kemampuan politik untuk memimpin Kabupaten Malaka ke depan.
Dalam konteks itulah saya menyampaikan sebuah gagasan politik: duet Adrianus Bria Seran (ABS) dan Henri Melki Simu (HMS) sebagai salah satu kemungkinan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2030–2035.
Ini bukan keputusan partai. Ini bukan pula penetapan pasangan calon.
Ini adalah sebuah konsep politik dan bahan diskusi publik yang saya persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Malaka.
Keputusan akhir tentu berada pada mekanisme partai politik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ABS dan Politik dari Akar Rumput
Adrianus Bria Seran merupakan salah satu figur politik yang perjalanan kariernya, menurut pengamatan saya, dibangun melalui proses panjang.
Perjalanan tersebut dimulai dari aktivitas politik di tingkat akar rumput, termasuk ketika menjadi Ketua Partai Golkar Kecamatan Weliman dan mengikuti kontestasi politik legislatif.
Dalam perjalanan berikutnya, ABS pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Belu dan kemudian dipercaya menduduki posisi pimpinan DPRD. Setelah pemekaran wilayah, kiprahnya berlanjut dalam politik Kabupaten Malaka hingga dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Malaka.
Bagi saya, pengalaman panjang tersebut merupakan salah satu modal politik yang patut diperhitungkan ketika membicarakan kepemimpinan Malaka 2030.
Namun politik tidak hanya berbicara mengenai jabatan.
Politik juga berbicara mengenai kemampuan membangun komunikasi, membaca situasi, merawat jaringan, menyusun strategi, serta memahami karakter masyarakat.
Dalam penilaian saya, ABS memiliki pengalaman tersebut.
Di luar politik, ABS juga dikenal aktif dalam bidang olahraga dan organisasi sepak bola. Ia juga memiliki perhatian terhadap bidang pendidikan serta kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Saya melihat jejaring sosial yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks kemungkinan kepemimpinan Malaka ke depan.
HMS dan Politik yang Berjalan Konsisten
Sementara itu, Henri Melki Simu memiliki perjalanan politik yang berbeda tetapi saling melengkapi.
HMS berhasil memenangkan kontestasi legislatif dalam dua periode sebelum kemudian maju sebagai calon Wakil Bupati Malaka pada Pilkada 2024.
Dari perjalanan tersebut, saya melihat HMS sebagai figur yang memiliki pengalaman langsung dalam politik elektoral dan pemerintahan daerah.
Menurut penilaian saya, salah satu kekuatan HMS terletak pada kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat
Gaya komunikasi yang santun, pendekatan yang tidak konfrontatif, serta kerja politik yang konsisten menjadi karakter yang selama ini saya lihat dalam perjalanan politiknya.
Di bidang sosial dan kemasyarakatan, HMS juga memiliki jaringan yang cukup luas. Aktivitasnya dalam olahraga dan kehidupan sosial menjadi bagian lain dari perjalanan pengabdiannya.
Tentu semua penilaian tersebut terbuka untuk didiskusikan dan dinilai kembali oleh masyarakat.
Mengapa ABS–HMS?
Pertanyaan berikutnya sederhana:
Mengapa kedua nama ini dipertemukan dalam satu konsep politik?
Jawaban saya adalah karena politik membutuhkan kombinasi pengalaman, jaringan, komunikasi, dan kemampuan kerja.
ABS memiliki pengalaman panjang dalam politik legislatif dan organisasi. HMS memiliki pengalaman politik elektoral dan pemerintahan yang relatif lebih baru.
Jika dua karakter tersebut dipertemukan, maka secara konseptual terdapat kemungkinan terbentuknya pasangan dengan pengalaman politik yang saling melengkapi.
Tetapi sekali lagi, ini masih merupakan gagasan politik, bukan keputusan final.
Masyarakat Malaka memiliki hak untuk menilai.
Partai politik memiliki mekanisme untuk menentukan.
Dan pada akhirnya, rakyatlah yang memiliki hak konstitusional untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala daerah.
Politik Tidak Boleh Berhenti pada Figur
Saya ingin menegaskan satu hal.
Membicarakan pasangan calon tidak boleh berhenti pada siapa yang menjadi Bupati dan siapa yang menjadi Wakil Bupati.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang akan dikerjakan untuk Malaka.
Karena itu, apabila gagasan ABS–HMS ini nantinya berkembang menjadi pembahasan yang lebih serius, maka yang harus disiapkan bukan sekadar slogan atau kendaraan politik.
Yang harus disiapkan adalah platform pembangunan Malaka 2030–2035.
Pertanian harus dibicarakan secara konkret.
Kesehatan harus memiliki arah yang jelas.
Pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Infrastruktur harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Olahraga harus menjadi bagian dari pembangunan generasi muda.
Lapangan kerja dan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Begitu pula pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, pembangunan wilayah perbatasan dan hubungan masyarakat Malaka dengan diaspora di berbagai daerah maupun luar negeri.
Dengan demikian, kontestasi politik 2030 tidak hanya menjadi pertarungan figur, tetapi menjadi pertarungan gagasan dan program pembangunan.
Konsep Ini Terbuka untuk Dikritik
Sebagai penggagas konsep ini, saya tidak mengatakan bahwa gagasan ABS–HMS adalah satu-satunya konsep yang benar.
Dalam demokrasi, perbedaan gagasan adalah sesuatu yang wajar.
Teman-teman politik lainnya tentu memiliki konsep masing-masing. Ada yang mungkin mendukung figur berbeda. Ada pula yang mungkin menawarkan kombinasi pasangan yang berbeda.
Semua itu sah dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, gagasan ini saya buka untuk kritik, koreksi dan penyempurnaan.
Jika kemudian dianggap memiliki relevansi, konsep ini dapat dikembangkan menjadi dokumen yang lebih lengkap dan komprehensif untuk dibahas bersama, termasuk dengan ABS, HMS, jajaran Partai Golkar tingkat provinsi maupun tingkat pusat, sesuai mekanisme organisasi dan aturan yang berlaku.
Dari Malaka untuk Malaka
Saya percaya bahwa politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat.
Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat persaudaraan sebagai orang Malaka menjadi retak.
Kita memiliki tanah yang sama.
Kita memiliki sejarah yang sama.
Kita memiliki masyarakat yang harus kita layani.
Karena itu, apa pun konfigurasi politik 2030 nantinya, semangat membangun Malaka harus tetap menjadi titik temu.
Husar binan, tetuk no nesan. Hakneter malu, haktaek malu. Hodi hader Rai Malaka tercinta.
Gagasan ABS–HMS yang saya sampaikan hari ini hanyalah satu konsep yang saya tawarkan untuk menjadi bahan pembicaraan publik.
Biarlah masyarakat menilai.
Biarlah mekanisme partai berjalan.
Dan biarlah demokrasi menentukan jalan terbaiknya.)*
)” Markus Pandie
Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Malaka
Purnabakti Anggota DPRD Kabupaten Belu
