JAKARTA, Radar Perbatasan.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dia sukses membawa pulang penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Property and Bank Award (IPBA) ke-20 Tahun 2026.
Malam penganugerahan yang diinisiasi oleh Jurnalis Media Network tersebut dihelat di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Jumat 28 Agustus 2026 malam.
Dalam ajang tersebut, Nyanyang dianugerahi penghargaan kategori “The Most Prominent Local Figure Strongly Supports the Advancement of Small and Medium-Sized Businesses”. Berhubung agenda kedinasan yang mendesak, trofi penghargaan tersebut diwakili dan diterima secara langsung oleh Nanny Nyanyang Pratamura.
Penggerak Utama Ekonomi Kerakyatan
Mengusung tema besar “Karpet Merah Presiden Prabowo: Saatnya Rakyat Punya Rumah”, IPBA tahun ini menandai dua dekade eksistensinya sejak pertama kali digelar pada 2005. Ajang ini konsisten memberikan apresiasi bagi tokoh, perusahaan, pengembang, hingga institusi yang berkontribusi nyata pada sektor properti, perbankan, dan ekonomi nasional.
Penghargaan yang diraih Nyanyang merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan daerah yang proaktif dalam menciptakan iklim ekonomi ramah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dinilai memegang posisi krusial sebagai penopang daya beli masyarakat, motor pencipta lapangan kerja, sekaligus fondasi utama penggerak ekonomi daerah.
Bagi Provinsi Kepulauan Riau, penguatan UMKM memiliki urgensi tersendiri. Mengingat karakteristik wilayah yang didominasi gugusan pulau dengan pusat aktivitas ekonomi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, kehadiran kebijakan inklusif menjadi kunci. Dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Akselerasi Perumahan dan Reformasi Birokrasi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan pentingnya memangkas hambatan birokrasi demi menyukseskan program-program pro rakyat, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan yang telah dirumuskan untuk kepentingan rakyat dapat diimplementasikan secara cepat, transparan, dan berintegritas,” tegas Maruarar.
Transformasi birokrasi ini menjadi landasan penting untuk mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah, menjadikan sektor perumahan sebagai lokomotif utama kebangkitan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Momentum Penguatan Kebijakan Daerah
Apresiasi tingkat nasional ini diharapkan menjadi energi baru bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus melahirkan kebijakan yang memihak pengusaha lokal.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen untuk konsisten merawat iklim usaha yang kondusif, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas UMKM, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat secara merata.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu/Gi
