BAYUNG LENCIR, — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi ancaman serius di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
Di tengah kepulan asap dan sejumlah titik kebakaran yang dilaporkan muncul di berbagai wilayah, perhatian publik tertuju pada respons pemerintah daerah dalam menghadapi situasi tersebut.
Sejumlah warga mempertanyakan apakah penanganan Karhutla sudah menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat kebakaran terjadi di sejumlah kawasan yang berdekatan dengan aktivitas dan permukiman masyarakat.
Keluhan warga mengemuka bersamaan dengan agenda kunjungan Bupati Muba HM Toha Tohet di Kecamatan Bayung Lencir, Kamis (27/8/2026).
Pada hari tersebut, Bupati dijadwalkan berkantor di Bayung Lencir dan mengikuti sejumlah agenda, termasuk pemantauan penanganan Karhutla, program ketahanan pangan desa, pembukaan lomba Perahu Bidar, hingga meninjau pelayanan di RSUD Bayung Lencir.
Namun, di lapangan, sebagian warga tetap mempertanyakan seberapa serius pemerintah daerah mengantisipasi ancaman Karhutla yang terus muncul.
“Kami masyarakat di sini sedang berjuang mati-matian melawan api dan asap,” kata Edi, warga Desa Mendis Jaya, mengungkapkan kekecewaannya.
Menurut warga, persoalan bukan semata-mata mengenai kehadiran kepala daerah dalam sebuah kegiatan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan penanganan api, keselamatan warga, pelayanan kesehatan serta pencegahan kebakaran meluas berjalan maksimal.
Api muncul dekat pusat aktivitas warga
Situasi semakin mengkhawatirkan ketika kebakaran dilaporkan terjadi di sekitar kawasan pusat aktivitas masyarakat.
Yanto, warga Kelurahan Bayung Lencir, mengatakan kebakaran bahkan sempat terjadi di belakang Kantor Koramil Bayung Lencir ketika kegiatan berlangsung.
“Benar sekali, ada kebakaran di belakang Koramil saat acara berlangsung. Beruntung petugas pemadam, Sekcam, Plt Lurah, dan warga sekitar langsung sigap memadamkan api,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman Karhutla bukan lagi persoalan yang hanya terjadi di kawasan jauh dari permukiman. Ketika api muncul di dekat fasilitas publik, risiko terhadap masyarakat menjadi jauh lebih besar.
Warga pun berharap pemerintah memperkuat patroli, mempercepat pemadaman, memastikan ketersediaan sumber air dan peralatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak asap.
Penanganan gabungan terus dilakukan
Ancaman Karhutla di Bayung Lencir sebelumnya juga telah mendapat penanganan dari unsur gabungan.
Polda Sumatera Selatan melalui Operasi Aman Nusa II mengerahkan personel untuk menangani kebakaran di Dusun Rantau Pangeran, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, pada Selasa (25/8/2026).
Sebanyak 10 personel BKO Satbrimob Polda Sumsel diterjunkan dan bekerja bersama Polsek Bayung Lencir, Koramil serta Manggala Agni.
Patroli dan pengecekan kawasan rawan Karhutla juga dilakukan di Bayung Lencir dalam rangka mencegah api berkembang dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Sebelumnya, kebakaran juga dilaporkan terjadi di Desa Mendis, Kecamatan Bayung Lencir, dan langsung ditangani tim gabungan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat desa serta masyarakat.
Artinya, penanganan di lapangan bukan tidak dilakukan. Persoalan yang kini menjadi sorotan warga adalah apakah kekuatan penanganan tersebut sudah sebanding dengan luas ancaman dan dampak yang mereka rasakan.
Warga minta pemerintah hadir saat krisis
Karhutla tidak hanya membawa persoalan ekologis. Kabut asap juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sekolah, pekerjaan, transportasi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, warga meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah juga dituntut memberikan informasi terbuka mengenai jumlah titik api, luasan lahan terdampak, lokasi yang masih terbakar, kualitas udara serta langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah kebakaran kembali meluas.
Kritik warga tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah ancaman bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak agenda yang dihadiri kepala daerah, tetapi seberapa cepat keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Hkz
