Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode Juli 2026 menunjukkan penurunan tajam kepercayaan publik terhadap kondisi politik nasional sejak pendahuluan era Presiden Prabowo Subianto. Hanya 13,5 persen responden menyatakan kondisi politik saat ini dalam kategori baik atau sangat baik, sementara 42,8 persen menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyatakan bahwa jurang penilaian positif-negatif ini semakin melebar. “Yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik itu jumlahnya hanya 13,5 persen. Jadi hampir tiga kali lipat juga yang mengatakan buruk atau sangat buruk,” ujar Deni saat jumpa pers virtual, Minggu (26/7/2026).
Tren penurunan ini berlangsung sejak akhir 2025. Pada November 2025, 35,8 persen publik menilai kondisi politik dalam kategori baik. Angka positif kemudian turun menjadi 27,1 persen pada survei Februari-Maret 2026, dan merosot drastis menjadi 13,5 persen pada Juli 2026. Selain itu, 33,6 persen responden menilai kondisi politik sedang, sedangkan 10,2 persen menyatakan tidak tahu.
Deni menambahkan bahwa pembelahan sikap publik tidak hanya terlihat pada dimensi politik tetapi juga pada persepsi ekonomi. “Posisinya juga terbalik. November lebih banyak yang mengatakan kondisi baik atau positif, sekarang di bulan Juli lebih banyak yang mengatakan kondisi politik nasional negatif,” katanya.
Metodologi dan sampel
Survei SMRC dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 warga negara Indonesia pemilih, menggunakan metode wawancara telepon dan tatap muka. Margin of error survei ini sekitar ±3,7 persen.
Dampak dan catatan:
● Penurunan drastis penilaian positif terhadap kondisi politik pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal tantangan legitimasi politik dan persepsi publik yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan, partai politik, dan pemangku kepentingan.
● Fluktuasi penilaian sejak November 2025 menunjukkan volatilitas kepercayaan publik, yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik jangka pendek dan sentimen pemilih menjelang agenda politik berikutnya.
● Pengamat menyarankan tindakan komunikasi publik yang lebih intensif dan kebijakan responsif untuk meredam ketidakpuasan yang meningkat.
( Idrak )
Kontak WhatsApp:
0853 2261 5496
