BINTAN, Radar Perbatasan.com – Eskalasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bintan pada awal tahun 2026 menyalakan alarm peringatan dini bagi semua pihak. Bertepatan dengan peringatan Hari Penjaga Hutan Sedunia (World Ranger Day) yang jatuh pada 31 Juli, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, S.T., menegaskan bahwa perlindungan kawasan hijau bukan sekadar pelestarian lingkungan, melainkan fondasi utama menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Suprapto, karhutla tidak boleh direduksi sekadar sebagai peristiwa api membakar pepohonan. Dampaknya jauh lebih luas dan sistemik, merembet dari sektor ekologi, kesehatan masyarakat, iklim investasi, hingga roda perekonomian harian warga.
“Karhutla bukan hanya persoalan api yang membakar kawasan hutan. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor, mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat, investasi, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan hanya berfokus pada penanganan ketika bencana telah terjadi,” tegas Suprapto, pada Kamis 30 Juli 2026.
Ratusan Kasus dan Ancaman Krisis Air
Berdasarkan data resmi Pemerintah Kabupaten Bintan, periode Januari hingga Maret 2026 mencatatkan angka yang memprihatinkan: 317 kejadian karhutla dengan total luas area terbakar mencapai 251 hektare.
Sebaran wilayah terparah terkonsentrasi di empat kecamatan:
• Bintan Timur: 81 kejadian
• Toapaya: 68 kejadian
• Gunung Kijang: 64 kejadian
• Bintan Utara: 60 kejadian
Tak hanya membakar lahan, rentetan bencana ini turut memicu kekeringan yang kini telah melanda tujuh kecamatan di Bintan.
Tren tahunan menunjukkan eskalasi yang signifikan. Selepas mencatat 190 kejadian pada 2024 dan 175 kejadian pada 2025, angka tersebut melonjak drastis menjadi 317 kejadian hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun 2026. Merespons situasi ini, Pemkab Bintan bersama Forkopimda dan instansi terkait telah menetapkan status darurat karhutla dan kekeringan sejak 25 Maret 2026.
Kerugian Ekonomi Tembus Miliaran Rupiah
Sebagai legislator yang membidangi sektor ekonomi, Suprapto memandang karhutla sebagai ancaman nyata terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan data InaRISK BNPB, karhutla menempati posisi kedua sebagai bencana dengan potensi dampak ekonomi terbesar di Bintan, yakni mencapai Rp3,795 miliar (tepat di bawah bencana kekeringan senilai Rp4,994 miliar). Nilai tersebut bahkan melampaui potensi kerugian akibat banjir, gelombang ekstrem, abrasi, hingga tanah longsor.
“Ketika hutan terbakar, dampaknya tidak hanya pada kawasan yang terbakar, tetapi juga terhadap sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kualitas lingkungan, hingga berpotensi mengganggu iklim investasi daerah,” ujar Suprapto.
Dia juga mengingatkan fungsi vital hutan sebagai daerah tangkapan air (water catchment area). Hilangnya vegetasi akibat kebakaran merusak kemampuan tanah menyerap air, yang berujung pada ancaman banjir di musim hujan dan krisis kekeringan parah di musim kemarau.
Empat Langkah Strategis Mitigasi Daerah
Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pendekatan preventif menjadi harga mati. Guna menekan angka karhutla ke depan, Suprapto mendorong empat langkah strategis konkret:
1. Pemetaan & Kalender Rawan Karhutla: Menyusun pemetaan wilayah serta kalender bulan rawan kebakaran sebagai panduan antisipasi dini.
2. Sistem Pemantauan Ketat: Memperkuat sistem deteksi dini dan pengawasan intensif pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi.
3. Optimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB): Mengoptimalkan peran FRB yang dibentuk sejak 2024 sebagai motor koordinasi multipihak dalam edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Perluasan Sosialisasi Publik: Masifkan edukasi kepada masyarakat, khususnya menjelang bulan-bulan rawan, mengenai pentingnya menjaga hutan sebagai penyangga utama kehidupan.
“World Ranger Day menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para penjaga hutan sekaligus memperkuat kesadaran bahwa perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama. Keberhasilan mencegah karhutla bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga melindungi perekonomian daerah, menjaga keberlanjutan investasi, serta memastikan pembangunan Kabupaten Bintan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Budi Adriansyah
